Soroti Maraknya Peredaran BBM Asal Malaysia di Pulau Sebatik

benuanta.co.id, NUNUKAN– Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang melakukan peninjauan langsung terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Sebatik.

Peninjauan ini dilakukan menyusul keresahan masyarakat atas maraknya peredaran bensin asal Malaysia yang semakin merajalela di wilayah perbatasan.

Tak hanya memantau kondisi pasokan BBM resmi, Robby juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari masuknya bensin ilegal. Masyarakat Sebatik, yang sehari-hari bergantung pada BBM untuk aktivitas transportasi dan usaha kecil, kerap menghadapi ketidakpastian harga dan kualitas akibat dominasi bensin impor ilegal.

Baca Juga :  2.512 Honorer Pemkab Nunukan Dilantik Bupati jadi PPPK Paruh Waktu

“Peninjauan ini penting agar kita mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai masyarakat di perbatasan terus bergantung pada pasokan ilegal yang merugikan negara dan berpotensi membahayakan konsumen,” ungkap Robby.

Usai melakukan pengecekan, Robby menegaskan akan segera melaporkan hasil temuan kepada Bupati Nunukan. Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) serta menjadwalkan pertemuan bersama Bupati dengan Direktur Migas.

Baca Juga :  Pemkab Nunukan Komitmen Tingkatkan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum resmi untuk mencari solusi permanen atas ketersediaan BBM di Pulau Sebatik.

“Kita temukan di lapangan soal harga itu beda. Untuk perbedaan harga bensin asal Malaysia berkisar diharga Rp 15 ribu rupiah perbotolnya. Tingginya harga BBM dari Malaysia juga dipengaruhi naiknya nilai tukar ringgit dan untuk bensin asal Indonesia dikisaran Rp 12 ribu rupiah. Hal ini menjadikan masyarakat lebih memilih untuk membeli dengan harga yang murah,” jelasnya.

Menurutnya, langkah ini menjadi krusial mengingat Pulau Sebatik adalah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketersediaan BBM resmi bukan hanya soal kebutuhan energi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, stabilitas ekonomi lokal, dan perlindungan masyarakat perbatasan.

Baca Juga :  Potensi Banjir Rob, BPBD Nunukan Ingatkan Masyarakat Pesisir

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih kuat dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah perbatasan. “Pulau Sebatik bukan hanya titik geografis, tetapi juga simbol ketahanan nasional yang harus dijaga dengan serius,” pungkasnya. (*)

Reporter : Novita A.K

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *