benuanta.co.id, TARAKAN – Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Utara (Kaltara), wilayah perbatasan yang dinilai rawan menjadi jalur masuk jaringan narkoba lintas negara. Ancaman ini bukan hanya merusak individu, tetapi juga menggerogoti masa depan generasi penerus dan ketahanan sosial masyarakat.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., menegaskan persoalan narkotika tidak dapat diselesaikan secara terpisah atau sektoral. Ia menilai, langkah yang efektif harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
“Penanganan masalah narkotika tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita harus bergerak bersama, lintas sektor, agar hasilnya berkelanjutan,” jelasnya.
Menurutnya, BNNP Kaltara telah melaksanakan operasi bersama lintas instansi sebagai langkah konkret pemberantasan jaringan narkotika. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan hukum, tetapi juga pemulihan wilayah yang terindikasi rawan narkoba.
“Operasi bersama ini adalah langkah nyata untuk menekan jaringan peredaran sekaligus memulihkan kampung-kampung yang berpotensi menjadi sarang narkoba,” ujarnya.
Lebih jauh, Brigjen Tatar menekankan upaya pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penindakan. Aspek sosial dan pemulihan masyarakat harus menjadi perhatian utama agar daerah yang pernah terpapar dapat bangkit dan kembali produktif.
“Kegiatan operasi bukan hanya menindak, tetapi juga membangun kembali tatanan sosial masyarakat agar berdaya dan terbebas dari pengaruh narkoba,” tegasnya.
Brigjen Tatar juga menilai, kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperluas dampak pencegahan di tingkat akar rumput. Menurutnya, pendekatan yang paling efektif adalah mengedepankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergi lintas lembaga.
“BNN tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu dukungan semua pihak, terutama dari pemerintah daerah dan masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Utara, pada konferensi pers pengungkapan kasus narkoba pada Senin (10/11/2025), Irawan, S.E., menegaskan pemerintah provinsi siap memperkuat sinergi dengan BNNP melalui langkah pencegahan berbasis masyarakat. Ia menilai, pendekatan edukatif dan sosialisasi bahaya narkoba harus berjalan seimbang dengan upaya penegakan hukum.
“Kita perlu meningkatkan sosialisasi karena narkoba ini jika tidak disosialisasikan, dampaknya luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, perlu dibentuk tim sosialisasi khusus di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat. “Disarankan agar dibentuk tim sosialisasi bukan hanya untuk penangkapan, tapi juga penyuluhan yang bisa berjalan di tingkat kelurahan dan kecamatan,” ungkapnya.
Irawan menjelaskan, pemerintah daerah juga memperkuat kebijakan internal dengan mewajibkan pemeriksaan bebas narkoba bagi seluruh calon ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Baik saat rekrutmen maupun setelah menjadi ASN, wajib memeriksa dan dinyatakan bebas narkoba. Kalau tidak, tidak akan kita terima,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan ancaman narkoba bisa muncul di mana saja, bahkan di lingkungan ibadah. Karena itu, peran tokoh agama dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat benteng moral di masyarakat.
“Kami ingin kampung-kampung yang dulu terindikasi narkoba bisa diubah menjadi kampung santri, kampung yang religius dan positif,” imbuhnya.
Ia menekankan, penanganan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. “Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua harus terlibat aktif,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara BNNP dan Pemerintah Provinsi Kaltara, diharapkan langkah pencegahan, pemberantasan, dan pemulihan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas dari narkotika. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
