benuanta.co.id, TARAKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjalin kerja sama government to government (G2G) dan business to business (B2B) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat (Jabar).
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor investasi daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, mengatakan kerja sama tersebut mencakup pertukaran praktik terbaik, pendampingan teknis, serta penyesuaian sistem pelayanan investasi sesuai karakteristik daerah. Ia menegaskan, inisiatif ini menjadi upaya daerah menjaga produktivitas di tengah keterbatasan fiskal.
“Saya minta kepada DPMPTSP untuk menyesuaikan jika sesuai dengan karakteristik daerahnya. Amati, tiru, dan modifikasi agar apa yang menjadi visi misi program daerah bisa benar-benar terimplementasi di periode lima tahun ini,” ungkap Bustan, Senin (10/11/2025) lalu.
Menurutnya, perbedaan karakteristik antara Kalimantan Utara dan Jawa Barat tidak menjadi penghalang, justru membuka ruang bagi transfer praktik terbaik, terutama sistem digitalisasi perizinan yang sudah sukses diterapkan di Jawa Barat. Sistem tersebut diyakini dapat membantu mempercepat proses investasi dan meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah seperti perikanan.
“Kita bisa mendorong produktivitas, contohnya hasil-hasil perikanan dengan konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Bustan menekankan kerja sama lintas provinsi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap pemangkasan TKD. Melalui penguatan investasi dan efisiensi pelayanan, pemerintah daerah berharap dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
“Ini bagian dari strategi karena TKD yang dipangkas. Dengan adanya kerja sama ini, salah satu variabel yang bisa mendorong peningkatan PAD adalah pajak dan retribusi,” lanjutnya.
Ia menilai, peran DPMPTSP sangat vital dalam memperkuat arus investasi daerah karena menjadi penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan pemanfaatan aplikasi PESONA hasil adaptasi dari sistem JELITA milik DPMPTSP Jawa Barat proses perizinan di Kaltara kini lebih efisien dan transparan.
“DPMPTSP ini adalah pengampu investasi, jadi mereka bagian penting dari strategi kita untuk mendorong perekonomian,” tegasnya.
Lebih jauh, Bustan mengatakan kerja sama ini tidak hanya sekadar meniru sistem, tetapi juga menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. “Dengan konsep amati, tiru, modifikasi, kita bisa menyesuaikan sistem agar benar-benar bermanfaat bagi pelaku usaha dan investor di daerah,” tambahnya.
Ia optimistis, peningkatan efisiensi birokrasi dan percepatan layanan perizinan hasil kolaborasi ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Kalau perizinan bisa cepat, usaha bisa segera berjalan, PAD daerah pun meningkat,” terangnya.
Melalui kolaborasi ini, Kalimantan Utara berupaya menjaga stabilitas pembangunan dan memperkuat daya saing daerah di tengah penurunan dukungan fiskal pusat. “Tujuan akhirnya jelas, yakni menjaga ekonomi daerah tetap tumbuh dan visi pembangunan bisa diwujudkan secara nyata di lapangan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
