benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem keuangan digital, khususnya melalui implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hal itu diakui oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G Manik dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
“Upaya ini membuahkan hasil signifikan, menempatkan Kaltara di posisi kedua tertinggi se-Kalimantan dalam hal realisasi KKI (Kartu Kredit Indonesia) se-Kalimantan,” ungkapnya Kamis (13/11/2025).
Ia menjelaskan, dalam sebuah acara penguatan sistem keuangan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, dilaporkan realisasi transaksi Kartu Kredit Indonesia yang ditujukan untuk segmen pemerintah daerah atau KKPD di Kaltara telah mencapai Rp1,477 miliar hingga Agustus 2025. Peningkatan cukup pesat di Kabupaten Bulungan yang mencapai Rp 354,4 juta.
Capaian nominal ini menjadikan Kaltara sebagai provinsi dengan realisasi tertinggi kedua di Kalimantan, hanya berada di bawah Kalimantan Timur.
“Realisasinya cukup tinggi. Nomor dua se-Kalimantan. Itu cukup baik, ujar seorang perwakilan dalam acara tersebut. Secara volume juga demikian,” kata Hasiando G Manik.
Peningkatan transparansi dan efisiensi menurutnya muncul karena inisiatif penguatan sistem keuangan digital yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi. “Ini bertujuan untuk menciptakan visi yang sama antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Kaltara mengenai digitalisasi keuangan daerah,” tuturnya.
Bagi dia implementasi KKPD dianggap sebagai langkah kunci. Terutama Penggunaan KKPD ditekankan karena memberikan beberapa manfaat utama kemudahan dalam bertransaksi, transparansi penggunaan dana hingga minimalisasi penggunaan uang tunai kartal dalam transaksi keuangan daerah, sehingga seluruhnya tercatat dan terdigitalisasi.
Harapannya, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas di Kalimantan Utara dapat lebih terliterasi dan termotivasi untuk menggunakan instrumen non-tunai ini secara konsisten, meskipun masih perlu dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan penggunaannya.
“Posisi kita nomor dua se-Kalimantan, artinya para OPD, para dinas itu sudah terliterasi lah sebagian besarnya, hanya perlu kita dorong saja agar mereka menggunakan itu,” imbuhnya.
Bagi dia, realisasi Rp1,477 miliar adalah nominal transaksi penggunaan KKPD hingga Agustus 2025. “Data ini menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Kaltara dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah sejalan dengan agenda nasional,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
