benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mendorong penguatan tata kelola pendidikan vokasi melalui optimalisasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah menengah kejuruan (SMK). Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Mohammad Gozali, memimpin rapat evaluasi penerapan BLUD yang diikuti para pengelola dari 13 SMK se-Kaltara. Dalam pertemuan tersebut, Gozali menegaskan pentingnya peran BLUD dalam memastikan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi berjalan efektif di setiap wilayah.
“Dari hasil penyampaian para pengelola, kami melihat bahwa 13 SMK yang telah berstatus BLUD memiliki potensi luar biasa. Kami optimistis BLUD SMK bisa menjadi wadah pembentukan karakter dan kemandirian bagi para siswa,” ujarnya.
Menurut Gozali, penerapan BLUD di SMK membawa banyak manfaat, baik bagi lembaga pendidikan maupun peserta didik. Melalui skema ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Dengan BLUD, sekolah dapat bekerja sama langsung dengan dunia industri. Siswa bisa mendapatkan pelatihan hingga peluang kerja sesuai bidang keahliannya,” kata Gozali beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti sejumlah inovasi yang telah dilakukan SMK berstatus BLUD di Kaltara. Misalnya, SMK Negeri 1 Tanjung Selor yang berhasil mengembangkan industri kecil melalui produksi kain batik bermotif khas Kaltara bagi pelaku UMKM. Sementara itu, SMK Malinau berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasok bahan pangan lokal.
“Dengan potensi yang ada, kami yakin BLUD SMK mampu mendukung kebutuhan daerah, bahkan membantu menekan inflasi. Ke depan, BLUD bisa berperan lebih luas dalam penyediaan bahan baku bagi program pemerintah maupun sektor industri,” jelasnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Gozali, berkomitmen memberikan pendampingan agar pengelolaan BLUD berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Dalam waktu dekat, Biro Perekonomian akan menyampaikan rancangan regulasi pengelolaan BLUD kepada Gubernur Kaltara untuk disempurnakan menjadi kebijakan yang lebih komprehensif.
“Selama ini, BLUD lebih dikenal di sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, ke depan cakupannya akan diperluas ke bidang lain, seperti persampahan dan layanan publik. Peraturan Gubernur nantinya akan mengatur BLUD secara universal,” ujarnya.
Meski diberikan keleluasaan dalam pengelolaan, Gozali menegaskan bahwa setiap BLUD tetap wajib berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mendorong optimalisasi BLUD, tetapi harus tetap taat aturan. Fleksibilitas boleh, namun regulasi tetap menjadi pedoman agar tata kelola berjalan baik dan transparan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
