benuanta.co.id, NUNUKAN – Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), berkunjung ke Nunukan dalam rangka uji coba pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP KPP) Tahun 2025.
Deputi BNPP Mayjen (Purn) Ramses Limbong menyampaikan hasil pengukuran IPKP KPP akan menjadi dasar dalam menetapkan target tahunan pembangunan kawasan perbatasan dan memperkuat koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan berjalan secara terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ramses Limbong.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi aktual pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman.
Pengukuran IPKP KPP menjadi bagian dari indikator kegiatan prioritas BNPP yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Ramses berkata bahwa, ini merupakan bagian dari upaya BNPP dalam mengukur capaian pembangunan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas di seluruh Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan dasar yang merata hingga ke wilayah terluar sebagai bentuk keadilan pembangunan nasional,” tuturnya.
Dalam kunjungannya bersama Tim Survei BNPP pada 29 Oktober 2025 akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat.
FGD membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Kemudian Pada 30 Oktober 2025, dilanjutkan dengan meninjau langsung kondisi infrastruktur layanan dasar di Kecamatan Sebatik.
“Peninjauan mencakup fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar rakyat, dan utilitas permukiman yang menjadi indikator utama dalam pengukuran IPKP KPP,” pungkasnya. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
