benuanta.co.id, TARAKAN – Kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Kota Tarakan membawa angin segar bagi pemenuhan kebutuhan air baku di wilayah utara.
Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda, menyebut pihaknya menerima usulan pembangunan embung baru untuk memperkuat pasokan air bersih di Tarakan.
Ia mengatakan, suplai air harus diantisipasi karena pertumbuhan kawasan permukiman dan industri semakin pesat.
“Sekarang sudah lima embung, dan ada kebutuhan satu lagi. Ini kebutuhan masyarakat karena banyak tumbuh perumahan dan industri baru yang butuh air,” ungkapnya, Selasa (28/10/2025).
Dirinya menyampaikan usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan Komisi V bersama kementerian terkait. Menurutnya, jika dianggap program prioritas, proyek penambahan embung berpeluang besar direalisasikan.
“Semestinya kalau ini masuk bagian dari kegiatan prioritas, bisa kita dorong. Semua aspirasi akan kita bawa ke Komisi V,” ujarnya.
Selain penambahan embung, Komisi V juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur eksisting seperti pintu air di bendungan. Pihaknya menilai penguatan sumber air di Tarakan harus dilakukan bersamaan agar suplai tetap terjaga.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, mengakui kebutuhan embung baru sudah mendesak. Ia menjelaskan, pertambahan penduduk dan aktivitas industri membuat suplai air harus diperluas.
“Dengan pertambahan penduduk, pemukiman sampai industri di wilayah utara, ke depan ini seharusnya nambah satu embung lagi,” ujarnya.
Menurut dirinya, Sungai Maya menjadi titik paling potensial. Debit air di lokasi tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. “Sumber airnya masih cukup bagus, debitnya juga cukup bagus. Itu bisa sampai 400 liter per detik,” jelasnya.
Hanya saja kondisi anggaran daerah menjadi tantangan. Terlebih tahun depan APBD mengalami penurunan, sehingga pemerintah berharap dukungan penuh dari pusat.
“Biasanya kami bebaskan lahannya, pusat bangun embungnya. Tapi dengan situasi anggaran menurun, harapannya satu paket, tanah dan pembangunannya dari pusat,” katanya.
Ia menambahkan, standar kebutuhan lahan minimal mencapai 10 hektare. Pemerintah juga mengusulkan pengembangan Embung Binalatung 1, 2, dan 3. Namun sebagian area berada di hutan lindung sehingga harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
“Wilayah utara sedang berkembang, harus diantisipasi supaya tidak menimbulkan masalah di belakang,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
