benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Komisi V DPR RI mengakui bahwa percepatan pembangunan Jembatan Binuang di Krayan merupakan hasil kerja keras dan perjuangan panjang Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Zainal Arifin Paliwang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda, saat meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kaltara bersama jajaran anggota komisi V.
Dalam kunjungannya, Syaiful menegaskan dukungannya terhadap usulan Gubernur agar pembangunan Jembatan Binuang diselesaikan lebih cepat dari jadwal awal. Menurutnya, proyek senilai Rp 60 miliar lebih itu bisa dituntaskan pada 2026 apabila penganggarannya dilakukan sekaligus tanpa sistem multiyears.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi malam, kalau bisa dipercepat lebih bagus, tidak harus sampai 2027. Kalau anggarannya penuh di 2026, teman-teman PTU sanggup menuntaskan,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, dari rencana awal, proyek tersebut menggunakan skema multiyears dengan alokasi Rp 17 miliar di tahun 2026 dan sisanya di tahun 2027. Namun, jika seluruh dana dialokasikan sekaligus pada 2026, maka pekerjaan dapat diselesaikan di tahun yang sama.
“Kuncinya ada di penganggaran. Kalau langsung 60 miliar lebih masuk di tahun 2026, proyek bisa selesai. Dan kami di Komisi V siap mendukung percepatan itu,” tegasnya.
Syaiful menambahkan, Komisi V DPR RI memiliki kepentingan besar terhadap pembangunan infrastruktur di Kaltara yang menjadi beranda depan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kita ingin wajah Kaltara sejajar dengan wilayah perbatasan lain seperti NTT dan Kalbar. Saat ini kita lihat Kaltara belum. Karena itu, pemerintah pusat harus men-support penuh pemerintah provinsi,” katanya.
Ia juga menegaskan keberhasilan Kaltara mendapat perhatian pusat tidak lepas dari peran dan kerja keras Gubernur Zainal.
“Saya tahu beliau bekerja keras meyakinkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan. Alhamdulillah, sekarang sudah ada lampu hijau. Skemanya bahkan langsung ditransfer melalui pemerintah provinsi untuk dikerjakan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Dr. Zainal Arifin Paliwang, mengaku bersyukur atas dukungan Komisi V DPR RI. Dirinya menilai kunjungan tersebut menjadi bukti nyata perhatian pusat terhadap pembangunan di perbatasan.
“Saya bersyukur pimpinan dan anggota Komisi V bisa datang langsung, melihat dan mendengar sendiri kebutuhan Kaltara. Mereka sangat merespons karena Kaltara ini merupakan gerbang etalase Indonesia yang seharusnya mendapat perhatian pusat,” ujarnya.
Gubernur Zainal menjelaskan, Kementerian PUPR sebelumnya hanya menganggarkan Rp 17 miliar dari total kebutuhan Rp 68 miliar untuk pembangunan Jembatan Binuang. Namun dirinya menilai angka itu terlalu kecil jika harus menunggu hingga 2027.
“Saya sampaikan, masa negara sebesar ini tidak punya uang. Saya minta tolong agar jangan menunggu dua tahun lagi. Harapan saya, akhir 2026 jembatan ini sudah tuntas, sehingga sembako bisa langsung didistribusikan dari Malinau,” tegasnya.
Menurutnya, penyelesaian Jembatan Binuang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Krayan terhadap pasokan sembako dari Malaysia.
“Selama ini masyarakat Krayan banyak bergantung ke Malaysia. Kita ini negara besar dan kaya, seharusnya memperhatikan masyarakat di perbatasan agar mandiri,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
