benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan kelembagaan, termasuk dalam bidang peradilan dan hukum.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah koordinasi dengan kementerian terkait untuk pembangunan kantor lembaga hukum di Ibu Kota Tanjung Selor.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pihaknya telah mengirim proposal kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dibangun Kantor Pengadilan, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Tanjung Selor.
“Kita sudah bersurat ke Kemenkumham dan PUPR untuk mendukung pembangunan kantor lembaga hukum di ibu kota provinsi,” ujar Zainal, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, dengan adanya kunjungan Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara dalam waktu dekta, dapat membantu menindaklanjuti berbagai usulan tersebut di tingkat kementerian.
“Salah satu fokus utama kami adalah peningkatan tipe Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor dari tipe 1B menjadi 1A. Langkah ini menjadi syarat penting untuk pembentukan Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara,” jelasnya.
Zainal menyebut, proses peningkatan tipe pengadilan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
“Diharapkan dalam waktu dekat PN Tanjung Selor bisa naik kelas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
