benuanta.co.id, TARAKAN – Pertemuan antara driver ojek online (ojol), ojek pangkalan, dan taksi rental yang digelar di Kepolisoan Resor (Polres) Tarakan menghasilkan sejumlah pembahasan penting terkait tindak lanjut kebijakan mengenai larangan operasional ojol di wilayah Kawasan Pelabuhan dan Bandara.
Forum yang difasilitasi pihak kepolisian bersama Dinas Perhubungan itu juga dihadiri oleh operator dari wilayah Pelabuhan Tengkayu, Malundung hingga Bandara Juwata.
Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Kalimantan Utara (Kaltara), Adrianinur, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal untuk mencari titik temu antara para pengemudi online dan konvensional agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Ia menilai, komunikasi yang kurang selama ini menjadi penyebab munculnya gesekan antar pengemudi.
“Kami mencoba mencari solusi bersama agar tidak ada lagi miskomunikasi di jalanan. Dari asosiasi sendiri siap tunduk terhadap aturan resmi yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Dirinya menegaskan, pihaknya tidak mengakui aturan tidak resmi, termasuk spanduk larangan bagi driver online yang sempat terpasang di beberapa titik. ADO bahkan mendorong agar spanduk semacam itu segera dicabut oleh pihak berwenang untuk mencegah potensi konflik.
Menurutnya, meski pembahasan belum menghasilkan keputusan final, pertemuan akan dilanjutkan kembali besok guna mematangkan kesepakatan antar pihak. “Untuk sementara belum ada keputusan, tapi rapat akan berlanjut sampai ditemukan hasil final,” tambahnya.
Ia berharap hasil pembahasan di Tarakan dapat mengikuti kebijakan di sejumlah daerah lain di Indonesia yang sudah membuka akses bagi driver online, termasuk di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Banjarmasin.
“Harapannya seperti di kota-kota besar lainnya, ojol bisa beroperasi dengan sistem yang terintegrasi,” jelasnya.
Dari sisi aplikator, Adrian menyebut para operator online telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pihak pengelola transportasi di Tarakan. Ia berharap koordinasi yang baik antar pihak menjadi kunci agar sistem transportasi di daerah bisa berjalan harmonis dan saling menguntungkan.
“Intinya, yang kurang selama ini hanya komunikasi. Kalau itu terjalin dengan baik, semua bisa berjalan seperti di daerah lain,” terangnya.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Tarakan, AKP Rudika Harto Kanajiri, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi bagi para pengemudi ojol menyampaikan aspirasi dan keluhan yang selama ini mereka hadapi di lapangan.
“Banyak hal yang disampaikan, mulai dari unek-unek hingga saran. Semuanya kami tampung dan akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Ia menjelaskan, beberapa poin pembahasan mencakup permintaan para pengemudi agar diberi keleluasaan melakukan penjemputan di area-area tertentu, termasuk sekitar pelabuhan dan bandara.
Namun, pihaknya menegaskan, kebijakan tersebut perlu dikaji sesuai aturan hukum dan perizinan yang berlaku. Menurutnya, berbagai masukan yang diterima dalam forum tersebut telah dicatat untuk menjadi bahan pertimbangan pada pertemuan lanjutan bersama instansi terkait.
“Kami akan melanjutkan pembahasannya besok di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara,” katanya.
AKP Rudika menegaskan, pihak kepolisian berharap pertemuan lanjutan itu dapat menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima semua pihak. “Kalau bisa, besok pertemuan terakhir. Harapannya sudah ada kesimpulan yang bisa diterima semua pihak dan sesuai regulasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, seluruh hasil pembahasan nantinya akan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apapun hasilnya nanti, harus berdasarkan aturan yang berlaku di Republik ini,” tegasnya.
Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi agar layanan transportasi daring di Tarakan dapat berjalan tertib dan aman. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
