benuanta.co.id, BULUNGAN – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2024 tercatat sebesar 77,35 poin, turun 3,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,47. Penurunan ini membuat posisi Kalimantan Utara bergeser ke kategori sedang.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, Mas’ud Rifai menjelaskan, perubahan nilai tersebut mencerminkan adanya dinamika dalam kualitas demokrasi di daerah itu. “Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada aspek kebebasan,” kata Mas’ud, Senin (20/10).
Aspek kebebasan mengalami penurunan cukup tajam, dari 84,59 poin pada 2023 menjadi 72,65 poin di 2024, sehingga turun dari kategori tinggi ke kategori sedang. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya pelemahan dalam ekspresi kebebasan sipil dan politik di tingkat daerah.
Sebaliknya, aspek kesetaraan justru mengalami sedikit peningkatan, dari 81,24 menjadi 82,16 poin, tetap berada di kategori tinggi. Sementara itu, aspek kapasitas lembaga demokrasi juga menunjukkan perbaikan tipis, naik dari 75,48 menjadi 76,21 poin, dan masih berada di kategori sedang.
Mas’ud menilai, tren ini menunjukkan bahwa secara umum demokrasi di Kalimantan Utara masih berjalan dalam jalur yang cukup baik, meski perlu perhatian serius terhadap dimensi kebebasan.
“Ke depan, penguatan kualitas demokrasi perlu difokuskan pada peningkatan kebebasan sipil, tanpa mengabaikan kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi yang menjadi fondasi penting,” ujarnya.
Secara nasional, IDI menjadi salah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan di daerah. Melalui indikator ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik, kesetaraan hak politik, serta efektivitas lembaga demokrasi di tingkat lokal. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
