benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melalui masing-masing komisi tengah melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembahasan yang berlangsung selama lima hari ini menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan anggaran daerah. Melalui forum tersebut, DPRD berperan dalam menyempurnakan arah kebijakan serta mengawal program prioritas pembangunan daerah agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selama proses berlangsung, pembahasan dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Setiap OPD memaparkan rencana kerja serta kebutuhan anggarannya, yang kemudian ditanggapi melalui sesi tanya jawab mendalam dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi penyesuaian program maupun alokasi dana.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menegaskan pentingnya tahapan ini sebagai dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“KUA-PPAS adalah pondasi dari APBD. Jika fondasinya kuat dan tepat, maka program daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS 2026, DPRD Kaltara berharap tercipta kesepakatan yang tidak hanya memenuhi aspek teknokratis anggaran, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang dinamis dan berkelanjutan di tengah upaya efisiensi keuangan daerah. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
