Tarakan – Selama bulan Oktober event budaya di masing-masing daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) digelar, mulai dari Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan. Apakah event yang digelar secara bersamaan ini memberikan multiplayer effect bagi daerah?
Pengamat ekonomi di Kaltara, Dr. Syaiful Anwar, S.E.,MM mengatakan, seharusnya event budaya di Kaltara ini dapat memberikan multiplayer effect bagi daerah jika dijadwalkan secara baik, terutama momen pelaksanaannya tidak bersamaan.
“Menurut saya itu sangat rugi, terutama terhadap turis mancanegara, kalau turis lokal no problem, karena di sana ada multiplayer effect terhadap UMKM lokal, ekonomi bergerak semua, tetapi dengan bersamaan waktunya jadinya tidak optimal, multiplayer effect tidak optimal,” ungkapnya, Senin (13/10) kepada benuanta.co.id.
Di Kabupaten Malinau pesta budayanya digelar cukup lama, hingga mendatangkan banyak artis nasional tentunya dengan pengeluaran biaya yang banyak. Syaiful mempertanyakan adakah multiplayer effect dari kegiatan di Malinau, ibarat bicara jualan produk apakah kembali BEP (Break Event Point)nya.
“Momen itu kalau bisa dipilah, jangan bersamaan waktunya jadi multiplayer effect ekonominya masing-masing daerah maksimal, karena beberapa daerah melaksanakan secara bersamaan pesta budaya, muncul ego sentris atau ego wilayah, ya kan, semua mengadakan, apakah itu menggunakan pihak kedua (sponsor) untuk pembiayaan? Kalau murni menggunakan anggaran APBD, itu berbahaya,” jelas Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ini.
“Tidak ada dampak ekonomi (bagi pemerintah) yang muncul di sana, seharusnya pesta budaya itu harus melibatkan pihak kedua, kira-kira dalam kerja sama itu pihak kedua dapat apa oleh pemerintah, itu perlu dipikirkan, supaya event ini menjadi agenda masing-masing daerah dan bisa teragendakan secara nasional,” lanjutnya.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal diklaim mengalami peningkatan pendapatan selama event budaya, kata Syaiful, bisa jadi namun tidak signifikan karena pengunjung hanya warga lokal di daerah. “Iya, tapi tidak signifikan, paling naiknya hanya sedikit, pergerakan ekonominya tidak menyerap lapangan kerja dan lapangan usaha,” ujarnya.
Jika pesta budaya tiap daerah bisa diatur waktunya tidak bersamaan, diharapkan Kementerian Pariwisata bisa mempromosikan ke seluruh negara adanya agenda pesta budaya di Kalimantan Utara. “Malinau dan Bulungan kan mau masuk kalender event nasional, momennya jangan bersamaan, ekonomi tidak bergerak secara optimal atau lambat akhirnya penggunaan APBD lebih dominan,” tuturnya. (*)
Editor: Ramli
