benuanta.co.id, BULUNGAN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transformasi menuju pertanian berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong para penyuluh pertanian untuk memperluas penerapan pupuk organik sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiono, mengatakan, pihaknya baru saja menggelar seminar dan pembekalan bagi para penyuluh pertanian di Tanjung Selor. Kegiatan itu merupakan hasil kerja sama dengan SMK Pertanian Banjarbaru, yang bertujuan mempercepat terwujudnya swasembada pangan di wilayah perbatasan utara Indonesia ini.
“Melalui pembekalan ini, kami mendorong penyuluh untuk mengoptimalkan peran di lapangan, termasuk dalam penerapan sistem pertanian ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen dan beralih ke pupuk organik,” ujar Heri, Sabtu (11/10/2025).
Selain memperluas penggunaan pupuk organik, DPKP juga mulai mengintegrasikan teknologi pertanian modern, salah satunya dengan pemanfaatan drone untuk proses pemupukan organik.
“Provinsi sudah memiliki drone pertanian, dan akan kami fungsikan untuk mempermudah proses pemupukan di lahan petani. Nantinya drone akan kami bawa keliling ke berbagai lokasi,” ujarnya.
Langkah lain yang ditempuh DPKP adalah memperkuat peran Brigade Pangan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Saat ini, kata Heri, telah terbentuk asosiasi Brigade Pangan se-Kaltara dan tengah dipersiapkan pembentukan koperasi petani untuk mendukung pemasaran hasil pertanian.
“Melalui koperasi ini, kami ingin memastikan hasil panen petani terserap dengan baik. Ke depan, koperasi juga akan diberi peran di sektor hilir, termasuk dalam proses penggilingan dan distribusi beras,” katanya.
Heri menegaskan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.
“Kami juga telah menindaklanjuti berbagai usulan dari para penyuluh di lapangan, sesuai instruksi Gubernur Kaltara dan Menteri Pertanian, agar segera disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
