benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen kuat, dalam memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan daerah perbatasan melalui forum nasional yang mempertemukan para kepala daerah dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, isu ketimpangan anggaran, kebutuhan infrastruktur, serta dampak pemotongan dana pusat menjadi sorotan utama yang disampaikan dengan tegas oleh perwakilan Gubernur Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan fiskal dan pembangunan wilayah perbatasan di tingkat nasional.
Dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025) kemarin, Gubernur Zainal tampil tegas menyuarakan aspirasi daerah yang selama ini menghadapi ketimpangan alokasi anggaran pusat.
Gubernur Zainal menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi daerah akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan. Ia menegaskan pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan logistik tinggi.
“Kami hadir untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, pemotongan DBH sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Gubernur Zainal menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal dalam menyuarakan kebutuhan daerah perbatasan, termasuk pembiayaan infrastruktur dan kesejahteraan aparatur. Ia menilai keadilan fiskal harus berpihak pada daerah-daerah yang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kaltara adalah beranda depan Indonesia. Jika pembangunan di sini tertinggal, maka citra negara di mata masyarakat perbatasan juga ikut terpengaruh,” tegasnya.
Perjuangan Gubernur Zainal membuahkan hasil positif setelah Menteri Keuangan merespons langsung dengan menyetujui alokasi anggaran maksimal Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan vital di perbatasan Malinau–Krayan. Meskipun jembatan ini hanya salah satu bagian dari isu yang dibawa, keputusan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi yang disampaikan Gubernur Kaltara.
“Saya sampaikan langsung masyarakat kami masih sangat bergantung pada pasokan kebutuhan dari Malaysia karena akses darat yang terbatas. Alhamdulillah, respons Bapak Menteri sangat cepat dan positif,” terangnya.
Selain memperjuangkan pembangunan fisik, Gubernur Zainal juga menekankan perlunya kebijakan fiskal yang lebih adil bagi seluruh provinsi. Ia mengingatkan, pemotongan TKD hingga 24,7 persen untuk tahun 2026 berpotensi menghambat belanja daerah, termasuk belanja rutin dan infrastruktur dasar.
“Kebijakan fiskal seharusnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, bukan diberlakukan secara seragam,” ujarnya.
Menurut data APPSI, anggaran TKD nasional yang sebelumnya sebesar Rp919,9 triliun pada tahun 2025 sempat direncanakan turun menjadi Rp650 triliun, sebelum akhirnya dinaikkan menjadi Rp692,995 triliun. Gubernur Zainal menilai, revisi ini merupakan langkah awal yang baik, namun tetap membutuhkan pengawasan dan komitmen agar realisasinya sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kita berharap pemerintah pusat lebih terbuka terhadap masukan kepala daerah yang memahami kondisi lapangan secara langsung,” ujarnya.
Melalui sikap aktif dan keberaniannya dalam forum nasional, Gubernur Zainal berhasil membawa isu Kaltara ke meja pembahasan tingkat pusat. Perjuangan ini bukan hanya tentang alokasi anggaran semata, tetapi tentang keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
“Saya percaya, dengan sinergi antara pusat dan daerah, cita-cita pemerataan pembangunan di perbatasan akan menjadi kenyataan,” tukasnya.
Dalam forum itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan secara terbuka Kaltara menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus.
“Saya tadi kasih oleh-oleh satu saja dari Kaltara. Dia (Gubernur Kaltara) bilang tempatnya tidak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia karena enggak ada jembatan ke Indonesia. Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU untuk bangun,” jelasnya pada akun resmi kemenkeu.ri.
Ia menambahkan nilai anggaran Rp150 miliar tersebut masih bersifat perkiraan awal dan akan disesuaikan dengan hasil kajian teknis dari Kementerian PUPR. “Gubernur bilang biayanya antara Rp100 sampai Rp150 miliar, nanti saya pastikan ke PUPR berapa kebutuhan riilnya,” tegasnya.
Menkeu Purbaya juga mengakui pentingnya memperkuat infrastruktur dan dukungan fiskal di wilayah perbatasan seperti Kaltara. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar rencana pembangunan jembatan tersebut dapat segera direalisasikan.
“Saya sudah minta PUPR untuk memproses pembangunan jembatan di Kaltara agar mobilitas masyarakat lebih baik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
