Menkeu Siapkan Rp150 Miliar untuk Jembatan di Kaltara, Jawab Keluhan Gubernur Soal Akses Perbatasan

benuanta.co.id, JAKARTA – Pemerintah pusat akhirnya memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan akan mengalokasikan dana sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di wilayah Binuang, Kabupaten Nunukan.

Komitmen tersebut disampaikan Purbaya saat menerima jajaran gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sinergi fiskal pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam forum itu, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal Arifin Paliwang, menyampaikan langsung kondisi sulit yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan. Ia mengungkapkan, satu-satunya kebutuhan mendesak di daerah tersebut hanyalah pembangunan sebuah jembatan yang panjangnya sekitar 120 meter, namun tak kunjung terealisasi.

“Pak Menteri, dibangunkan satu jembatan yang nilainya mungkin hanya Rp 150 miliar, kenapa ini tidak bisa terwujud. Kendala kami di sana itu hanya jembatan, Pak Menteri. Sepanjang 200 kilometer, saya tempuh dalam waktu 3 hari 2 malam, Pak Menteri,” ujarnya di hadapan Menkeu, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga :  Komitmen PT PRI kepada Masyarakat, Lanjutkan Pengaspalan Jalan Tahap 3 di Juata Permai

Zainal menggambarkan betapa sulitnya akses menuju wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara atau perjalanan darat ekstrem. “Kita bisa bayangkan. Di sana Garuda di dadaku, Malaysia perutku, Pak. Untung mereka ini masih NKRI, Pak Menteri. Semua sembako itu dari Malaysia, dari Serawak semua,” sambungnya.

Ia pun memohon agar pemerintah pusat segera menurunkan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut, sebab jalur yang dimaksud merupakan bagian dari jalan nasional. “Tolong, Pak Menteri. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan satu jembatan saja, Pak Menteri. Ini tidak pernah diturunkan, padahal di situ masuk di jalan negara. Bukan jalan provinsi,” ucapnya

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).

Baca Juga :  Wagub Kaltara Apresiasi Festival Budaya: Tegaskan Pentingnya Merawat Warisan dan Toleransi

Salah satunya melalui rencana pembangunan jembatan di kawasan Binuang, Kabupaten Nunukan, yang akan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar.

Dalam pertemuan itu, Purbaya menyampaikan, dirinya menerima aspirasi dari Gubernur Kalimantan Utara mengenai kondisi wilayah perbatasan yang masih minim akses transportasi darat.

“Saya putuskan nanti saya suruh alokasikan Rp150 miliar untuk bangun jembatan di Kaltara. Tapi setahun lagi kalau saya ke sana, platnya sudah Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, persoalan tersebut berimbas pada aktivitas warga yang cenderung lebih mudah menjangkau wilayah Malaysia dibandingkan ke daerah lain di Indonesia.

“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia bilang tempatnya enggak ada jembatan sehingga warganya banyak ke Malaysia semua, karena enggak ada jembatan ke Indonesia,” ujar Purbaya.

Menkeu langsung memutuskan untuk memberikan perhatian khusus melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ia menyebut pembangunan jembatan tersebut akan dikerjakan dengan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga :  Optimalisasi PAD dan Digitalisasi Keuangan Jadi Kunci Kaltara Capai Kemandirian Fiskal 2025

“Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka,” ucapnya.

Rencana pembangunan jembatan di Binuang ini sebelumnya telah diperjuangkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang. Upaya tersebut bahkan sempat ia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 lalu.

Jembatan yang akan dibangun di perbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas keterisolasian wilayah Krayan yang selama ini hanya bisa diakses dengan pesawat kecil melalui jalur perintis. Selain membuka konektivitas ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga dinilai strategis untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga.

Dengan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, proyek jembatan Binuang menjadi simbol nyata penguatan kedaulatan sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah terluar Indonesia. (*)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Yogi Wibawa

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *