benuanta.co.id, NUNUKAN– Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar menghadiri Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Pengembangan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2025.
Rapat yang dilaksanakan di ruang pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan ini, dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K ini juga dihadiri Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.I.P., dan Asdep PPenataan Ruang Kawasan Perbtasan Drs. Ismawan Harijono, M.S.I. Jumat (3/9/25).
Jabbar menyampaikan, pengukuran IPKP PPKP ini merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja yang sangat penting, Perbatasan di Kabupaten Nunukan.
“Dengan pengukuran IPKP PPKP ini, kita berharap perencanaan pembangunan Kawasan perbatasan menjadi lebih terarah, dan pembangunan dapat lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, Bupati Nunukan juga mengingatkan, pembangunan kawasan perbatasan harus dibarengi dengan upaya pencegahan peredaran barang-barang terlarang, perdagangan orang, penyelundupan dan berbagai kerawanan di perbatasan lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K menyampaikan, Kabupaten Nunukan ini akan menjadi primadona yang dalam artian akan banyak tim yang akan datang silih berganti.
“Isu-isu tersebut antara lain tentang permasalah saudara-saudara kita yang berada di daerah Krayan yang meminta perlunya perhatian pemerintah,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap permasalahan di batas negara. Khususnya terkait pengalihan lahan dari Malaysia sekitar 127 hektare kepada Indonesia.
“Kemudian 5 hektar milik kita ke Pemerintah Malaysia. Di mana masyarakat kita masih tinggal di kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga permasalah pengoperasian PLBN kita di Sebatik dimana pada bulan Oktober lalu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Irjen Pol. Edfri berharap permasalahan-permasalahan tersebut akan segera terselesaikan dan akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Ia juga menyampaikan, rumput laut yang merupakan hasil alam unggulan memiliki kendala berupa tidak terdapat tempat pengelolaannya. Begitu juga dengan harga pasaran yang masih rendah.
“Tahun depan, kami dapat program yang akan dilaksanakan khususnya di Nunukan ada 22 PPKP. Kita akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa bimbingan teknis kepada UMKM yang ada di Nunukan. Kita dapat masukan, salah satunya pengolahan rumput laut. Kita akan mendatangkan pelatih atau narasumber yang sudah ahli dibidangnya yang akan melatih para UMKM terkait pengelolaan rumput laut ini,” terangnya
Selain rumput laut, Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi pariwisata. Namun, saat ini ada beberapa kendala terkait akses menuju tempat tersebut.
“Kami meminta kepada Dinas Pariwisata untuk dapat mensurvei tempat-tempat pariwisata yang bisa menjual atau menarik minat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nanti kita akan berupaya untuk akses kesana, misalkan asetnya ada di Krayan namun melewati negara Malaysia maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini semua merupakan PR besar bagi teman-teman yang ada di Nunukan dan juga Pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
