benuanta.co.id, TARAKAN – Ratusan honorer kategori R4 di Kota Tarakan kembali menuntut kepastian status mereka setelah sebelumnya dikabarkan “tak jelas”. Sebanyak 541 honorer R4 menyebar di berbagai instansi belum diusulkan menjadi pegawai paruh waktu atau P3K.
Pada Selasa (22/9/202), perwakilan honorer R4 mendatangi DPRD Kota Tarakan untuk menyampaikan aspirasi terkait status yang masih belum jelas. Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, mengungkapkan besok Rabu (23/9/2025) para honorer kategori R4 akan melanjutkan langkah perjuangan mereka dengan menemui langsung Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes di kantor Walikota Tarakan.
“Pertemuan tersebut akan didampingi oleh Komisi I DPRD Kota Tarakan, agar aspirasi para honorer bisa didengar secara langsung,” ungkapnya, Selasa (22/9/2025).
Adyansa menyampaikan pertemuan tersebut diharapkan bisa memberikan kejelasan langsung dari Wali Kota. “Besok akan ada lima orang perwakilan honorer R4 yang datang bersama kami ke gedung wali kota. Mereka ingin mendengar jawaban langsung dari Walikota agar tidak ada lagi hal yang mengganjal,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pada pertemuan hari ini sebenarnya sudah ada komunikasi antara honorer R4 dengan Pemkot serta BKPSDM. Namun karena pada pertemuan itu DPRD tidak hadir, maka dari itu pihaknya akan langsung mendampingi agar aspirasi bisa didengar secara langsung. “Kalau kemarin kami hanya dapat laporan, besok kami hadir langsung agar prosesnya transparan dan jelas,” tegasnya.
DPRD sendiri, menurutnya, mendukung agar honorer R4 bisa diangkat menjadi ASN. Namun, hal itu tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan anggaran daerah. “Kalau kami di DPRD maunya diangkat semua, tapi kembali lagi persoalannya ada di anggaran. APBD Tarakan hanya sekitar Rp1 triliun, sementara belanja pegawai sudah menyerap hingga 46 persen,” katanya.
Adyansa menambahkan, kondisi di Tarakan berbeda dengan beberapa daerah lain yang memiliki APBD lebih besar sehingga bisa lebih leluasa mengakomodasi belanja pegawai. “Di daerah lain ada yang APBD-nya Rp3-4 triliun, jadi belanja pegawainya bisa diakomodir,” terangnya.
Selain persoalan anggaran, kendala lain juga muncul dari sisi formasi. Sebagian besar honorer R4 telah mengikuti tes persiapan pengangkatan, namun formasi ASN untuk jabatan-jabatan tertentu tidak tersedia. “Informasi yang kami terima, formasi ASN tidak mencakup posisi seperti sopir, penjaga malam, sekuriti, dan tenaga cleaning service. Nah, ini yang jadi kendala,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah lain memang ada kebijakan berbeda, misalnya beberapa tenaga sopir dan cleaning service masih bisa diakomodasi sesuai kebutuhan OPD. Namun di Tarakan, pemerintah kota masih harus mempertimbangkan kebijakan lebih lanjut. “Saya sempat koordinasi dengan Bulungan, ternyata di sana ada yang tetap dikukuhkan dan ada juga yang outsourcing,” ujarnya.
Adyansa mengungkapkan aliansi honorer juga menolak opsi outsourcing yang sempat diwacanakan pemerintah pusat jika pengangkatan tidak bisa dilakukan. “Simulasi terakhir dari BKN dan KemenPAN-RB memang mengarah ke outsourcing, tapi teman-teman honorer di sini menolak itu. Kami pun memahami alasan mereka,” imbuhnya.
Ia berharap pertemuan dengan Walikota besok benar-benar menghasilkan titik terang terkait status honorer R4 di Tarakan. “Kami minta doa saja, mudah-mudahan hati Walikota bisa terbuka untuk mencari jalan terbaik. Kami di DPRD tetap mendampingi agar aspirasi mereka tersampaikan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
