benuanta.co.id, TARAKAN – Pembatalan rencana kenaikan tarif abodemen PDAM Kota Tarakan, akhirnya dilakukan pemerintah setelah ramai desakan dan protes dari masyarakat yang menimbulkan polemik.
DPRD Kota Tarakan pun turut memberikan tanggapan terhadap hal tersebut karena dianggap tepat di tengah kondisi ekonomi warga yang belum stabil.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, S.H., menyampaikan langkah pemerintah membatalkan kebijakan itu patut dihargai. Ia menilai saat ini masyarakat belum siap menanggung tambahan beban biaya.
“Kami mengapresiasi terkait pembatalan abodemen yang saat ini belum tepat dengan kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya kepada benuanta.co.id, Senin (15/9/2025).
Meski begitu, ia mengingatkan setiap kebijakan tetap memerlukan pengkajian secara mendalam meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, hal ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan masalah baru.
“Kebijakan ini walaupun diatur perda tetap perlu pengkajian karena banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti kondisi real di lapangan,” katanya.
Selain itu, Yunus memberikan saran agar kebijakan yang akan diambil ke depan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Dengan begitu, publik bisa memahami secara jelas dan tidak merasa terbebani secara tiba-tiba.
“Sebaiknya kebijakan yang mau diambil itu disosialisasikan kepada masyarakat,” sarannya.
Sebagai tindak lanjut, ia menegaskan DPRD akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait melalui Badan Musyawarah. Forum tersebut nantinya akan membahas salah satunya mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rencana RDP dengan pihak terkait akan dijadwalkan di Badan Musyawarah untuk membahas peningkatan PAD, untuk waktunya sendiri belum ditentukan,“ tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
