benuanta.co.id, TARAKAN – Aksi demonstrasi ratusan massa Aliansi Utara di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (1/9/2025), berlangsung tegang. Massa menuntut agar anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) segera menyatakan sikap dan menandatangani nota kesepakatan terkait aspirasi mereka.
Ketegangan memuncak ketika massa menolak tawaran mediasi dengan pihak DPRD Kota Tarakan. Mereka menuntut agar DPRD langsung menghubungi tiga legislator pusat asal Kaltara, yakni Deddy Sitorus, Hasan Saleh, dan Hj. Rahmawati Paliwang.
“Kami ingin mendengar langsung sikap wakil rakyat dari pusat,” ujar Koordinator Lapangan, A.A. Muchammad Imanullah Aziz.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyinggung pernyataan Deddy Sitorus yang pernah menyebut agar gaji DPR tidak dibandingkan dengan penghasilan rakyat jelata. Ucapan itu dianggap menyinggung masyarakat luas.
“Pernyataan itu membuat rakyat kepanasan dan tersinggung, apalagi beliau berasal dari Dapil Kaltara. Hal tersebut membuat kita yang di Kaltara ini malu,” kata seorang demonstran, Muammar.
Bahkan, Muammar menanggapi hal tersebut dengan kalimat serta nada satir. “Ya walaupun kami setuju dengan ucapan itu, karena rakyat memang lebih tinggi daripada DPR, jadi memang tidak sebanding,” ujarnya.
Upaya meredakan situasi dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Edi Patanan. Ia kemudian melakukan panggilan video dengan anggota DPR RI, Deddy Sitorus. Dalam sambungan itu, Deddy menjelaskan tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan muncul karena rumah dinas DPR dialihkan untuk digunakan para menteri dan wakil menteri.
“Kebijakan itu sebenarnya sudah dibatalkan kembali,” ucap Deddy di hadapan massa.
Selain soal tunjangan, Deddy turut menyinggung mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia mengatakan usulan itu akan diajukan jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah maupun fraksi koalisi. “Saya sebagai anggota DPR RI akan menyampaikan hal tersebut ke pimpinan,” terangnya.
Namun, situasi di lapangan kembali tidak kondusif. Sambungan video call dengan Deddy terputus setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan aparat pengamanan. Massa aksi lewat koordinator lapangan mendesak Deddy untuk datang langsung ke Tarakan pada Rabu (3/9/2025).
“Kami ingin beliau hadir di depan rakyat, bukan hanya lewat telepon,” serunya.
Menanggapi desakan itu, Deddy menyatakan tidak dapat hadir pada tanggal yang diminta karena memiliki agenda lain. Ia menawarkan pertemuan alternatif pada Ahad (7/9/2025) pukul 16.00 WITA di Tarakan.
“Tanggal 8 saya ada kegiatan di Universitas Kaltara, Bulungan, bersama Bawaslu, lalu tanggal 9 di Universitas Borneo Tarakan,” bebernya.
Massa tidak puas hanya dengan satu janji pertemuan. Mereka kembali menekan agar DPRD Tarakan juga menghubungi legislator lainnya, yakni Hasan Saleh dan Hj. Rahmawati Paliwang. Dorong-dorongan sempat terjadi ketika sebagian demonstran berusaha memaksa masuk ke halaman Gedung DPRD, meski insiden itu dapat diredam dengan cepat.
Aliansi Utara juga menuntut agar Deddy Sitorus segera meminta maaf atas pernyataan yang dianggap merendahkan rakyat tersebut. Mereka mengingatkan, sebelumnya Deddy pernah terlibat perdebatan panas di salah satu acara televisi nasional dengan pejabat asal Kalimantan Utara yang baru-baru ini tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yakni Noel Ebenezer.
“Ucapan yang meremehkan rakyat telah membuat rakyat Kaltara ikut malu,” kata koordinator lapangan.
Akhirnya, perwakilan massa bernegosiasi dengan DPRD Tarakan dan pihak kepolisian untuk melanjutkan diskusi di dalam gedung DPRD. Sebelumnya, Ketua DPRD Tarakan bersama 22 anggota DPRD serta Kapolres Tarakan telah lebih dulu menandatangani nota kesepakatan berisi komitmen moral dan politik terkait tiga tuntutan utama Aliansi Utara.
Dalam dokumen itu, tiga poin utama yang menjadi tuntutan massa ditegaskan kembali. Pertama, pembatalan tunjangan perumahan DPR RI yang dianggap menciptakan kesenjangan sosial. Kedua, percepatan pengesahan kebijakan pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Ketiga, dorongan reformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan menjauhi tindakan represif.
Namun pada akhirnya pasca penandatanganan tersebut, massa aksi kembali ricuh karena merasa tidak puas hanya dengan pernyataan dari DPRD Kota Tarakan hingga terjadi desakan dan aksi anarkis. Hingga pada malam hari, massa yang merasa tidak puas mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPRD kota Tarakan, Polres Kota Tarakan serta DPR RI Dapil Kaltara. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
