benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim) menandatangani nota kesepakatan bersama terkait kerja sama pembangunan daerah. Penandatanganan ini menandai komitmen kedua provinsi dalam memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lintas daerah.
Kesepakatan tersebut diteken langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. Zainal Arifin Paliwang dan Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud dalam sebuah pertemuan di Tarakan, Kamis (7/8/2025). Kolaborasi ini dipandang sebagai momentum penting yang akan membuka jalur distribusi ekonomi baru, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Gubernur Kaltara, Dr. Zainal Arifin Paliwang menyampaikan, pembangunan infrastruktur antarprovinsi menjadi prioritas bersama. Dirinya menyebut konektivitas antara Kaltim dan Kaltara harus terus diperkuat melalui pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas penunjang lainnya.
“Dengan kolaborasi yang terjalin ini, potensi sumber daya yang sudah diinvestasikan bisa dimaksimalkan. Dampaknya akan terasa langsung bagi masyarakat, utamanya di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, kerja sama lintas provinsi seperti ini semakin relevan di tengah kompleksitas tantangan pembangunan. Kaltara dan Kaltim disebutnya bisa menjadi contoh kolaborasi daerah yang saling menguatkan.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Dr. H Rudy Mas’ud, menyoroti pentingnya percepatan akses distribusi barang dan jasa, serta ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan. Menurutnya, kesepakatan bersama ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga memperkuat solidaritas dan kedaulatan negara.
“Beberapa waktu lalu kami mendapati harga beras di Mahakam Ulu mencapai lebih dari satu juta rupiah per 45 kilogram. Begitu juga harga LPG sudah di atas Rp300 ribu per tabung. Ini karena jalur distribusi terganggu. Karena itu kami bergerak cepat membuka akses jalan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu dan perbatasan Kalimantan Utara,” bebernya.
Pihaknya menargetkan akses jalan utama tersebut rampung pada 2026, dengan harapan konektivitas Kalimantan Timur-Kalimantan Utara semakin lancar, sekaligus membuka akses langsung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy juga menyampaikan keprihatinannya terkait kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension over load (ODOL). Ia meminta pemerintah daerah bersama-sama mengawasi aktivitas tersebut agar infrastruktur jalan yang telah dibangun tidak cepat rusak.
“Kita harus jaga bersama akses jalan yang ada. Termasuk mengontrol angkutan tambang dan alat berat. Kalau rusak, masyarakat juga yang terkena dampaknya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, kedua gubernur sepakat menjadikan kerja sama ini sebagai model pembangunan lintas provinsi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Konektivitas darat, laut, udara, hingga jaringan komunikasi akan menjadi fokus dalam rencana tindak lanjut program kerja bersama.
Dengan kesepakatan ini, baik Pemprov Kaltara maupun Pemprov Kaltim berharap kawasan perbatasan bukan lagi menjadi wilayah tertinggal, tetapi justru menjadi gerbang ekonomi baru di utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
