benuanta.co.id, TARAKAN – Konektivitas digital kini bukan sekadar kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Namun, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan ancaman keamanan dunia maya masih menjadi kendala nyata, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara).
Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mendorong percepatan transformasi digital di Kaltara dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko D. Indarto, menekankan, pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah mulai dari pemerintah, industri, akademisi, media, hingga komunitas untuk bergerak bersama dalam kolaborasi pentahelix.
“Kami tidak ingin pembangunan digital ini dilakukan sendiri-sendiri. Harus kolaboratif, lintas sektor, dan saling memperkuat,” tegas Eko dalam forum koordinasi digital di Tarakan, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, daerah harus didorong untuk bertindak aktif, tidak selalu menunggu bantuan dari pusat. Ia menyebut, pembangunan digital bisa dimulai dari inisiatif daerah sendiri, sambil tetap menjaga komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat.
“Kalau ada yang bisa dilakukan daerah demi kebaikan bersama, lakukan. Tapi jangan menutup komunikasi. Koordinasi tetap penting,” tambahnya.
Eko juga mengapresiasi kabupaten dan kota di Kaltara yang telah berupaya membangun command center dan memperkuat layanan digital, meskipun masih banyak keterbatasan. Ia menyoroti kondisi di mana sejumlah sarana internet seperti bidanet terbengkalai atau digunakan tidak semestinya.
“Banyak fasilitas yang sudah dibangun tapi tidak difungsikan maksimal. Ada yang mati, bahkan dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini tidak sejalan dengan tujuan awal pembangunannya,” tegasnya.
Eko meminta aparat keamanan ikut mengawasi pemanfaatan fasilitas digital agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan individu.
Tak hanya soal infrastruktur, Kemenko Polhukam juga menyoroti pentingnya penguatan sistem ketahanan siber daerah, terutama karena Kaltara berada di wilayah perbatasan yang rawan terhadap intervensi digital dari luar negeri.
“Ancaman sekarang bukan hanya di dunia nyata. Dunia maya juga penuh risiko. Negara tetangga bisa saja memanfaatkan celah jika kita lengah,” ujarnya.
Ia mendorong daerah membentuk komunitas atau sistem pengamanan digital secara mandiri, yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selain itu, penguatan regulasi juga menjadi perhatian. Menurut Eko, banyak peraturan daerah yang belum sinkron dengan regulasi pusat, bahkan kerap terjadi tumpang tindih antarinstansi.
“Bukan berarti harus bikin aturan baru terus. Tapi sempurnakan yang sudah ada. Peraturan bupati harus inline dengan kebijakan pusat,” jelasnya.
Transformasi digital, menurutnya, bukan hanya soal kabel dan jaringan. Yang lebih penting adalah menyiapkan masyarakat agar melek digital dan tangguh terhadap pengaruh negatif seperti hoaks, disinformasi, dan konten destruktif.
“Digitalisasi tidak boleh memecah hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Justru harus merekatkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa forum ini harus menjadi tonggak awal pembangunan digital yang serius dan berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.
“Jadikan koordinasi sebagai budaya kerja. Sinergi adalah kekuatan kolektif, bukan hanya slogan birokrasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
