benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus mendorong percepatan perluasan jaringan internet di wilayah blank spot, khususnya di desa-desa terpencil dan perbatasan.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) DKISP Kaltara, Deddy Harryady mengungkapkan, berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 30 titik desa yang tergolong sebagai blank spot. Namun, jumlah tersebut terus berkembang seiring masuknya laporan dari kabupaten/kota yang sebelumnya belum terdata.
“Tadi sebenarnya datanya itu 30, tapi ternyata ada perkembangan. Rupanya bertambah karena dari kabupaten belum sempat melaporkan seluruhnya. Jadi kemungkinan sudah di atas 30,” kata Deddy, Rabu (30/7/2025).
Pihaknya mendapatkan informasi adanya peluang penambahan hingga 100 titik baru dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Namun, ia menegaskan usulan itu harus dimasukkan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun kota melalui aplikasi resmi bernama Signal.
“Sistem pengusulan daerah blank spot di Kominfo itu memakai aplikasi Signal. Jadi yang bisa mengusulkan adalah pemerintah kabupaten/kota, karena hanya mereka yang memiliki akun. Provinsi hanya bisa mendorong dan menjembatani proses itu,” jelasnya.
Ia mengakui, saat ini DKISP tidak memiliki data lengkap secara manual terkait titik-titik internet aktif. Namun semuanya tercatat dalam sistem.
Ia juga menyinggung soal usulan yang telah diajukan dari beberapa daerah yang sebelumnya diusulkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggunakan aplikasi tersebut.
“Kami juga sudah rapat dengan Pemda Kabupaten atau Kota untuk segera mengusulkan. Dan itu sebagian besar sudah diinput. Kalau nggak salah tadi dari BAKTI menyebutkan ada sekitar 115 titik total,” tambahnya.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk dengan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan lainnya, sangat penting dalam mengatasi masalah konektivitas ini. Meski sebagian menara atau tower dibangun pemerintah pusat melalui Kominfo, operator tetap dilibatkan dalam pengoperasiannya.
“Tower itu ada dua jenis, yang milik pemerintah dan milik swasta. Kalau yang dibangun oleh pemerintah, tetap bekerja sama dengan operator seperti Telkomsel. Tower-nya punya Kominfo, tapi operatornya tetap dari pihak swasta,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
