benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna bersama DPRD Nunukan pada Senin, 21 Juli 2025.
Dalam laporannya, Hermanus menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2024 telah mengacu pada visi pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD, yang memprioritaskan program-program strategis serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertanggungjawaban ini bukan hanya soal angka, tapi juga cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Hermanus di hadapan anggota dewan.
Pendapatan Lebihi Target, Belanja Capai Hampir 89%, APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2,3 triliun, dengan realisasi pendapatanmencapai Rp2,003 triliun atau 100,17% dari target.
Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 119,91% dari target, Pendapatan Transfer terealisasi 98,96%, Pendapatan lain-lain yang sah terealisasi 91,28%.
Sementara dari sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp2,05 triliun atau 88,91%, mencakup, Belanja Operasi: Rp1,18 triliun (89,14%), Belanja Modal: Rp527 miliar (83,34%), Belanja Tak Terduga: realisasi rendah di 2,37%, Transfer ke desa dan daerah lain: realisasi hampir sempurna di 99,90%.
Pada pos pembiayaan, realisasi penerimaan mencapai 99,96% dan pengeluaran (penyertaan modal) terealisasi penuh 100%.
Opini WTP ke-10 dari BPK RI, Prestasi yang Patut Dibanggakan, Salah satu sorotan penting dalam laporan ini adalah kembali diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan Pemkab Nunukan.
“Capaian WTP sepuluh kali berturut-turut adalah bukti konsistensi kita dalam tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun, kami tidak menutup mata, masih ada catatan yang harus segera dibenahi,” ungkap Hermanus.
Menutup penyampaian laporan, Hermanus berharap DPRD dapat memberikan tanggapan dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang.
“Kami yakin sinergi antara eksekutif dan legislatif akan memperkuat upaya pembangunan dan pelayanan publik di Nunukan,” tutupnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
