benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kota Tarakan. Bantuan yang dialokasikan untuk bulan Juni hingga Juli 2025 ini akan mulai didistribusikan kepada penerima manfaat pada Senin, 21 Juli 2025.
Kepala Bulog Tarakan, Sri Budi Prasetyo menyampaikan, total penerima manfaat di Tarakan mencapai 7.398 orang. Data penerima telah ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang telah diverifikasi oleh kementerian terkait.
“Kami ditugaskan untuk menyalurkan bantuan pangan sebanyak 7.398 penerima. Data ini berasal dari DTSN. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial, TNI, Kemenko Perekonomian, serta pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran akan dilakukan langsung kepada masyarakat di setiap desa yang menjadi titik distribusi. Seluruh penerima manfaat telah menerima undangan yang mencantumkan nama, NIK, dan alamat, serta harus membawa KTP saat pengambilan.
“Penyaluran dilakukan langsung di desa. Kami sudah siapkan undangan untuk setiap penerima manfaat. Mereka tinggal datang ke lokasi dengan membawa KTP dan undangan untuk mengambil bantuan,” ujarnya.
Bantuan ini akan didistribusikan di 20 kelurahan yang telah dibagi berdasarkan jumlah penerima secara proporsional. Setiap desa memiliki jumlah penerima yang hampir merata, sehingga diharapkan distribusi dapat berlangsung lancar dan efisien.
Menanggapi pertanyaan soal akses distribusi untuk warga di wilayah terpisah seperti Pulau Sadau, ia menjelaskan, pihaknya tetap akan mengakomodasi warga tersebut. Mekanisme yang digunakan adalah sistem perwakilan, di mana satu orang dapat mewakili maksimal tiga NIK.
“Kami memfasilitasi warga luar pulau dengan sistem perwakilan. Satu orang bisa mewakili tiga penerima manfaat. Ini untuk mengurangi beban transportasi warga yang tinggal di daerah sulit dijangkau,” terangnya.
Untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, Sri Budi menyebut, pemantauan dilakukan secara ketat dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Dinsos, Bappeda, hingga Layanan Ketahanan Pangan dan Ekonomi.
Jika ada perubahan jadwal atau teknis di lapangan, akan tetap dikonfirmasi dan diinformasikan ke masyarakat. Selain bantuan pangan, ia menegaskan, hingga saat ini, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) belum kembali didistribusikan secara bebas di Tarakan. Hal ini menyusul penghentian penugasan SPHP sejak Maret 2025 oleh pemerintah pusat.
“Kami pastikan saat ini tidak ada SPHP yang beredar di pasar Tarakan. Penugasan SPHP terakhir berakhir pada 29 Maret. Penugasan baru hanya untuk Gerakan Pangan Murah, bukan penjualan reguler ke pedagang,” tegasnya.
SPHP nantinya hanya akan tersedia melalui gerai resmi, seperti Koperasi Merah Putih, outlet pangan, dan pedagang pasar yang telah diverifikasi. Pemerintah juga telah menetapkan harga jual Rp13.000 per kilogram, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.100.
Guna mencegah penyelewengan, Bulog bersama Satgas Pangan menggunakan aplikasi Click SPHP untuk memantau penjualan SPHP secara digital. Pedagang wajib melaporkan penjualan harian, dan jika ada keterlambatan atau ketidaksesuaian data, pihak pengawas akan langsung turun ke lapangan.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan. Kalau ada yang jual melebihi HET atau stok tidak bergerak, akan kami tindak. Kami juga punya sanksi bagi pelanggar,” tegasnya.
Untuk menjamin kualitas beras bantuan maupun SPHP, Bulog bekerja sama dengan Sukovindo dan surveyor independen untuk menguji beras berdasarkan parameter seperti kadar air, butir patah, hingga warna dan pH.
“Beras SPHP adalah kategori medium. Maksimal kadar air 14%, butir patah 20%, dan kandungan mineral 2%. Uji kualitas kami lakukan ketat agar masyarakat menerima beras layak konsumsi,” tutur Sri Budi.
Menanggapi pertanyaan soal kelangkaan beras di pasar dan tingginya permintaan, Sri Budi menjelaskan bahwa Bulog hanya bisa mengeluarkan stok jika ada penugasan resmi dari pemerintah. Penundaan SPHP sebelumnya terjadi karena musim panen, dan untuk menjaga harga beras lokal agar tidak jatuh.
“Kalau tidak ada permintaan dari pemerintah, kami tidak bisa mengeluarkan stok. Tapi sekarang ada penugasan, jadi kami siap bantu stabilkan harga,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
