“Secara umum memang masyarakat mendukung hadirnya Sekolah Rakyat ini, dengan catatan harus dilaksanakan benar-benar sesuai maksud dan tujuannya, jangan sampai rekomendasi siswa itu titipan, apalagi hasil suap, hasil Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme -KKN-,” katanya di Kantor Kemensos Jakarta Pusat, Kamis.
Ia menegaskan, pemerintah memastikan siswa Sekolah Rakyat benar-benar diambil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 8 Tahun 2025 adalah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Gus Ipul menjelaskan, ada dua jenis Sekolah Rakyat yang akan didirikan, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.
Sekolah Rakyat rintisan merupakan renovasi dari aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya menggunakan gedung-gedung Kemensos, maupun gedung milik kementerian/lembaga lain yang dinyatakan layak.
“Dari hasil asesmen dan survei yang dilakukan oleh Kementerian PU, ada 100 titik yang dinyatakan layak, dan menanggung sekitar 9.700 siswa lebih untuk sekolah rintisan ini,” ucapnya.
Dari 100 titik pertama tersebut, untuk 63 titik akan dimulai pada 14 Juli 2025, sementara 37 titik lainnya akan beroperasi pada akhir Juli 2025.
Sementara itu, untuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen, akan dimulai pada September 2025, dengan target rampung Juni 2026.
Gus Ipul menegaskan bahwa bangunan gedung sekolah permanen tersebut berkapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah dan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Mensos juga mengemukakan, Sekolah Rakyat tidak akan mengurangi siswa dari sekolah-sekolah lain yang telah ada sebelumnya.
“Jadi Sekolah Rakyat ini tidak mengurangi siswa dari sekolah manapun, karena ini menyisir mereka yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” tutur Gus Ipul.
Sumber : Antara
