benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya melakukan rehabilitasi kawasan mangrove. Kegiatan ini dilakukan secara rutin di berbagai lokasi yang tergolong sebagai kawasan kritis, terutama yang memiliki tutupan vegetasi rendah.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tanaman Hayati DLH Tarakan, Chaizir Zain menuturkan pihaknya telah menjadwalkan kegiatan rehabilitasi secara rutin dengan melibatkan delapan petugas lapangan.
“Petugas kami keliling setiap hari di kawasan yang tutupan mangrovenya rendah. Luasan lahan kritis berdasarkan data terakhir mencapai sekitar 15 hektare untuk tahun 2025,” ujarnya.
Ia juga menyebut, secara keseluruhan luas kawasan mangrove di Kota Tarakan mencapai sekitar 627 hektare, yang tersebar dari wilayah Tarakan Utara hingga Tarakan Timur. Luasan ini menjadi bagian penting dalam mendukung target Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebesar 30 persen dari total wilayah.
Tak hanya itu, DLH Tarakan juga melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dan mitra yang turut aktif dalam menjaga ekosistem, baik di kawasan hutan maupun pesisir.
“Kami banyak bermitra dengan pihak luar. Tahun ini kami bekerja sama dengan Pertamina, Telkom, dan Kodim untuk kegiatan penanaman bersama,” tambah Chaizir.
Penanaman dilakukan tidak hanya di kawasan lindung, tapi juga di area pesisir yang belum masuk RTH. DLH juga menargetkan lahan-lahan tersebut dapat diusulkan menjadi kawasan mangrove baru melalui proses digitasi.
Analis Pengamanan Lingkungan DLH Tarakan, Karno menambahkan sebelum penanaman dilakukan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan masyarakat setempat agar tanaman bisa terjaga.
“Kami libatkan warga agar tanaman tidak dirusak. Faktor alam seperti ombak dan pasang surut memang sangat mempengaruhi. Tingkat keberhasilan tanam biasanya 50 hingga 70 persen,” kata Karno.
Menurutnya, keberadaan mangrove sangat penting dalam mencegah abrasi pantai. Meski belum ada penelitian menyeluruh, dampak dari hilangnya mangrove sudah mulai terlihat secara kasat mata.
“Tanda-tandanya sudah ada. Tapi kalau mau tahu lebih dalam, perlu penelitian soal perubahan batas garis pantai dari tahun ke tahun,” ucap Karno.
DLH Tarakan juga tengah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) bersama instansi lain seperti Dinas Kehutanan, PU, dan Perikanan. Tahun ini, KKMD masih berfokus di luar Tarakan, namun DLH berencana mengusulkan kawasan rehabilitasi di Tarakan Utara yang merupakan aset milik pemerintah.
“Untuk sementara ini KKMD terbentuk baru 2025 ini, jadi kemungkinan mereka lebih fokus ke daerah Kabupaten Tanah Tidung dan Malinau dulu. Tarakan akan mengajukan juga, rencananya yang di Tarakan Utara milik pemerintah dulu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
