benuanta.co.id, BULUNGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie menyoroti kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rapat Paripurna ke-19 masa persidang III tahun 2025 tentang Penyampaian Pandangan Fraksi Atas Penyampaian Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
Namun di akhir rapat, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi karena dari puluhan OPD yang ada hanya 7 OPD yang menghadiri rapat paripurna.
Tak hanya itu Achmad Djufrie menyampaikan kepada pimpinan daerah agar lebih menekankan kepada para OPD karena agenda penyampaian pandangan ini sangat penting bagi pembangunan Kaltara.
“Dari puluhan OPD yang ada kami lihat hanya 7 yang hadir. Jadi tolong disampaikan kepada para OPD bahwa ini menjadi agenda penting bahwasanya kita menyampaikan pandangan-pandangan kami,” kata Achmad Djufrie, usai Rapat Paripurna Senin (30/6/2025).
Dirinya juga mengatakan bahwa masukan yang disampaikan oleh para anggota DPRD merupakan aspirasi yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan. Sehingga penting menjadi masukan yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan di Kaltara.
“Kita tunggu tanggung jawab dari pemerintah, apakah nanti aspirasi mereka atau menampung milik kita dahulu,” ucap Achmad Djufrie.
Berdasarkan penyampaian enam fraksi hari ini, hal yang menjadi atensi yakni terkait dengan adanya ketimpangan dalam pembangunan di Kaltara.
“Masih ada timpang APBD kita karena memang belum menjangkau tempat-tempat tertentu, salah satunya mengakomodir daerah yang jauh,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Yogi Wibawa
