benuanta.co.id, TARAKAN – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal mendapat respons positif dari berbagai pihak, salah satunya dari DPRD Kota Tarakan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid menyebut keputusan MK tersebut memberikan angin segar dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal efektivitas penyelenggaraan Pemilu.
“Kami sambut positif keputusan MK terkait pemilu yang dipisahkan menjadi dua, antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini tentunya akan sangat membantu pelaksana pemilu agar tidak terbebani lima surat suara sekaligus,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).
Lebih lanjut, ia menilai putusan MK yang menyebut pemilu lokal dilaksanakan paling cepat dua tahun dan paling lambat dua setengah tahun setelah pemilu nasional, akan berdampak pada masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang diperpanjang.
“Kalau mencermati itu, berarti masa jabatan kami yang awalnya 2024-2029 bisa diperpanjang hingga 2031. Tapi tentu kami menunggu tindak lanjut dari DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Prinsipnya kami taat pada keputusan MK karena sifatnya final dan mengikat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya yang cukup menyulitkan semua pihak, baik dari partai politik maupun penyelenggara.
Menurutnya, pemilu serentak yang dilaksanakan sebelumnya cukup berat. Pihaknya harus memikirkan calon presiden, kepala daerah, hingga DPR RI dalam satu waktu. Bahkan, banyak penyelenggara yang kelelahan hingga meninggal dunia.
“Dengan pemisahan jadwal pemilu ini, kami berharap kualitas demokrasi semakin baik dan penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan beban yang lebih ringan namun tetap profesional,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
