benuanta.co.id, TARAKAN – Persiapan pembentukan Sekolah Rakyat terus dimatangkan, hal ini guna menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu di jenjang SD dan SMP. Langkah awal yang kini dilakukan adalah pendataan dan verifikasi terhadap ribuan calon peserta didik berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.A.P., mengatakan pihaknya sedang menyusun tahapan pendataan untuk menjaring peserta didik Sekolah Rakyat.
“Kami masih dalam penyiapan data sasaran anak sekolah untuk SD dan SMP,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Rabu (25/6/2025).
Ia menyebutkan, ada sebanyak 4.335 anak yang telah masuk dalam data awal dan akan diverifikasi secara faktual untuk mengetahui kelayakan dan kesediaan mereka mengikuti program ini. “Dari data tersebut nantinya akan dipilah menjadi 100 anak,” sebutnya.
Verifikasi ini, lanjut Arbain, akan merujuk pada data dari sistem DTSEN yang saat ini sedang disiapkan alur pendataannya. Namun, data by name by address (BNBA) yang dibutuhkan belum bisa diakses sepenuhnya.
“Kami baru menyiapkan bagaimana proses untuk pendataan dengan data sasaran itu di DTSEN, namun data BNBA sampai sekarang belum bisa ditarik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Riyadi, SST, M.Si., menjelaskan DTSEN merupakan hasil unifikasi tiga sumber data utama sosial ekonomi, yaitu Regsosek dari Bappenas, DTKS dari Kemensos, dan P3KE dari BKKBN.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan hasil penyatuan tiga jenis data sosial ekonomi,” katanya.
Data DTSEN juga diperkaya dengan sumber data administrasi lainnya seperti BPJS Kesehatan, pelanggan PLN dan Pertamina, dan divalidasi dengan data kependudukan dari Dukcapil.
“Validasi dilakukan oleh BPS sesuai instruksi Presiden untuk memastikan ketepatan sasaran,” tuturnya.
Dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat, BPS telah menyerahkan data DTSEN by name by address dari kelompok desil 1 dan 2 kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan ke daerah.
“Kami sudah menyerahkan data desil 1 dan 2 ke Kemensos untuk diteruskan ke Dinsos, SDM PKH, dan penyelenggara Sekolah Rakyat,” terangnya.
Verifikasi lapangan nantinya akan dilakukan bersama stakeholder terkait guna menetapkan peserta Sekolah Rakyat yang paling berhak. “Pemeringkatan dilakukan berdasarkan profil, kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan sebagai dasar targeting,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
