benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM., menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang baru mencapai 38,64 persen hingga 23 Juni 2025. Hal ini ia sampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dengan pihak DKP, Senin (24/6).
“Kita sudah masuk akhir triwulan kedua, tetapi progres serapan anggaran dan kegiatan fisik DKP masih di bawah 40 persen. Ini perlu menjadi perhatian serius, agar pelaksanaan program bisa optimal dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan dari total anggaran DKP sebesar Rp20,16 miliar, baru sekitar Rp7,77 miliar yang terserap. Sementara, beberapa program strategis seperti penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, sarana budidaya ikan laut, hingga pengawasan sumber daya perikanan dinilai masih bergerak lambat.
“Kami di Komisi II akan terus mendorong percepatan pelaksanaan program, terutama yang menyangkut penghidupan masyarakat pesisir dan optimalisasi potensi kelautan daerah. Jangan sampai anggaran besar tidak memberikan dampak nyata di lapangan,” pungkasnya.
Nasir menyatakan jika RDP ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program dan anggaran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan daerah. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
