benuanta.co.id, NUNUKAN– Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan turut berperan aktif dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persidangan Ke-26 (7) Kerja Sama Sosial Ekonomi (Sosek) Malindo Kaltara–Sabah Tahun 2024.
Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Zulfan Andrian Pratama mengatakan dalam rapat tersebut membahas tiga kerja utama yakni Sosial Budaya, Ekonomi dan Perhubungan dan Keselamatan dan Pengelolaan Perbatasan.
“Terkait pembahasan Sosial Budaya, ditemukan adanya laporan kegiatan lintas budaya yang belum sepenuhnya terdokumentasi, termasuk Festival Iraw dan kegiatan pramuka antarnegara. Selain itu, turut dibahas rencana pengajuan pendirian Sekolah Menengah Atas di wilayah perbatasan Indonesia–Tawau,” jelas Zulfan.
Dikatakannya, di sisi ekonomi dan perhubungan, isu klaim kepemilikan gajah antara Indonesia dan Malaysia mencuat sebagai pembahasan penting. Sementara itu, jalur mobilisasi antar perbatasan Nunukan–Tawau kini telah dibuka pada hari Ahad saja.
Isu perizinan penggunaan kapal kayu untuk kegiatan perikanan di wilayah Sabah juga disorot karena perlu memenuhi ketentuan teknis dari pihak Malaysia.
“Untuk pembahasan ketiga evaluasi berbagai persoalan strategis di perbatasan, termasuk belum aktifnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk di wilayah Sebatik–Tawau,” ungkapnya.
Tak hanya itu, permasalahan banjir Sungai Sembakung yang dinilai sebagai dampak aktivitas di wilayah Malaysia juga menjadi perhatian bersama.
Selain itu, pihak Sabah melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas Imigrasi, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) di Serudong (Titik A708), dengan harapan tidak ada lagi usulan titik perlintasan baru di A485.
Pergerakan lintas batas warga di Kampung Kabu dan Saliliran di kawasan Sungai Sedalir menjadi poin kerja sama yang akan ditindaklanjuti oleh kedua negara.
Zulfan menyampaikan, kegiatan ini penting untuk memperkuat sinergi dan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi antarinstansi, tapi juga menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi antarnegara dalam pengelolaan perbatasan, termasuk aspek lalu lintas keimigrasian,”terangnya.
Ia juga menekankan isu-isu keimigrasian seperti PLBN, perlintasan ilegal, dan pengawasan dokumen perjalanan akan terus menjadi fokus pemantauan Kantor Imigrasi Nunukan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah.
“Sebagai tindak lanjut, dijadwalkan akan digelar Persidangan ke-18 Sekretariat Bersama JKK/KK Sosek Malindo Tahun 2025 di Pulau Pinang, Malaysia, pada tanggal 15–18 Juli 2025,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
