benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Terkait persoalan anggaran Koperasi Merah Putih (KPM), Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Kalimantan Utara (Kaltara) ingin KPM di Kaltara dapat terbentuk secara legal terlebih dahulu.
Pasalnya saat ini persoalan anggaran KPM masih dibahas oleh pemerintah pusat bersama kementrian terkait. Wacananya 1 KPM bisa mendapatkan anggaran Rp 1-3 Miliar.
“Untuk anggarannya sendiri kemungkinan akan berjalan secara bertahap. Makanya instruksi dari pemerintah pusat koperasi merah putih wajib berjalan terlebih dahulu sebelum mendapatkan anggaran,” ungkap Kepala Disparindagkop Kaltara, Hasriyani, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Ia menjelaskan anggaran koperasi merah putih bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan sumber sah lainnya.
Dimana pemerintah pusat sendiri menyebutkan anggaran pembentukan koperasi desa merah putih diperkirakan mencapai Rp 400 triliun.
“Artinya karena ini merupakan program negara yang diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subuanto, tentu pasti akan ada alokasi anggarannya untuk menjalankan KMP ini,” jelasnya.
“Makanya Pemdes dan kelurahan terus kita dorong untuk segera membuat legalitas akta notaris koperasi sebagai acuan pemerintah pusat dalam memberikan anggaran,” jelasnya.
Hasriyani mengakui adanya KPM sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Nantinya KMP bisa mengembangkan potensi yang ada di desa sekaligus menjadi sumber permodalan bagi usaha desa dan masyarakat.
“Tergantung dari pengurusnya nanti akan bergerak seperti apa. Apakah menjalankan modal simpan-pinjam atau lainnya. Intinya melalui koperasi ini, desa harus bisa mengembangkan potensi sumber dayanya dan SDM-nya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
