benuanta.co.id, NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten meninjau kembali skema insentif terhadap guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam yang mendengar langsung keluhan dari Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Nunukan, Martina.
Pada saat Pentas Seni dan Pelepasan Gabungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa 10 Juni 2025, Martina menyampaikan curhatan hatinya yang mendalam atas kebijakan baru tersebut. Ia juga memohon perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meninjau kembali skema insentif daerah.
“Kami mohon kepada Bupati agar insentif atau pergantian transportasi bagi guru-guru PAUD di Kabupaten Nunukan dapat dinaikkan,” ungkap Martina.
Pernyataan Martina tersebut ternyata menyentil langsung hati legislator daerah. Andi Fajrul Syam mengaku turut prihatin setelah menyempatkan diri mengunjungi langsung sekolah PAUD tempat Martina mengajar. Menurutnya, kondisi di lapangan jauh dari layak bagi guru-guru yang mengabdikan diri mendidik generasi usia dini.
“Memang benar, insentif dari provinsi itu telah dihapuskan. Saat ini, guru PAUD hanya menerima sekitar Rp500 ribu per bulan. Bayangkan bagaimana perjuangan mereka, mengajar anak-anak kita setiap hari, sementara penghasilan mereka tidak cukup bahkan untuk menutupi kebutuhan pokok,” kata Fajrul.
Ia menegaskan Pemkab Nunukan harus segera turun tangan. “Saya harap Bupati Nunukan bisa mengambil langkah cepat dan menaikkan insentif guru PAUD mulai bulan depan. Kita tidak bisa membiarkan para pendidik ini berjalan sendiri, terlebih di masa sulit seperti sekarang,” jelasnya
Masalah insentif ini bukan hanya soal uang, melainkan cerminan dari rendahnya perhatian terhadap pendidikan usia dini, terutama yang bersifat nonformal. Guru-guru PAUD sering kali berada di garis depan pendidikan dasar anak-anak, namun justru mendapatkan pengakuan dan dukungan yang minim.
Seiring mendekatnya tahun ajaran baru, para pendidik PAUD berharap adanya terobosan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. HIMPAUDI, DPRD, serta para guru menyerukan agar pemangku kebijakan mendengarkan suara mereka dan memastikan tidak ada guru PAUD yang merasa ditinggalkan. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Endah Agustina
