benuanta.co.id, NUNUKAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas PUPR-PERKIM guna membahas upaya mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi sektor pertanian di wilayah Kaltara.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Pertanian RI yang menargetkan Kaltara bisa mencapai swasembada pangan pada tahun 2025.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM., menegaskan target tersebut tidak mudah dicapai tanpa perencanaan yang matang dan terukur.
“Untuk mencapai swasembada pangan di Kaltara tahun ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat semata. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus segera menyusun roadmap yang jelas dan komprehensif,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, roadmap tersebut harus mencakup identifikasi komoditas unggulan, lokasi prioritas, estimasi pembiayaan, kebutuhan infrastruktur pendukung, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan produktif, infrastruktur dasar seperti irigasi dan akses jalan tani, teknologi pertanian modern, ketersediaan pupuk, dan keberadaan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai prasyarat utama mendukung program swasembada dan hilirisasi.
Aspek yang terpenting juga adalah kemampuan pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa bertani bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan.
“Untuk mewujudkan swasembada pangan, maka masyarakat harus banyak yang terlibat. Tapi mereka tidak akan mau bertani kalau tidak ada harapan. Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa bertani itu mudah, ada teknologi, pupuk tersedia, ada pembimbing PPL, harga hasil panen dijaga, dan ada pasar yang menyerap hasil panen,” bebernya.
Nasir menekankan jika kepercayaan ini tidak dibangun, maka masyarakat akan terus meninggalkan sektor pertanian.
“Di Nunukan misalnya, banyak masyarakat lebih memilih menjadi pembudidaya rumput laut daripada petani sawah. Karena mereka yakin, budidaya rumput laut lebih menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, banyak sawah di wilayah seperti Kecamatan Nunukan Selatan terbengkalai, karena pemiliknya memilih ke laut,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan kembali agar pemerintah tidak gegabah dalam mencetak sawah baru tanpa kajian. Banyak program cetak sawah di masa lalu yang gagal karena tidak memperhatikan faktor produktivitas dan keberlanjutan.
Menurutnya, sebelum melakukan cetak sawah, harus ada kajian agroekologi, jaminan irigasi, pendampingan, serta kelembagaan petani yang kuat.
“Kalau tidak produktif dan tidak berkelanjutan, maka lahan hanya akan menjadi lahan tidur. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Nasir yang merupakan legislator dari Dapil Kabupaten Nunukan itu juga menyampaikan kondisi darurat ketergantungan pangan yang dialami wilayah perbatasan. Ia menyebut, hampir semua kebutuhan pangan di Kaltara seperti di Nunukan, dari beras sampai sayur-mayur, masih didatangkan dari luar daerah seperti Makassar dan Surabaya.
“Cukup seminggu saja kapal pengangkut dari Sulawesi tidak datang, maka stok pangan di Nunukan akan sangat berkurang, harga melonjak, dan warga mengalami kelangkaan. Ini persoalan serius. Padahal kita punya lahan luas. Jangan sampai potensi besar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kaltara, lanjut Nasir, berkomitmen mendorong semua pihak, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas PUPR-PERKIM, agar menyusun langkah-langkah konkret, membangun kepercayaan petani, dan mewujudkan swasembada pangan serta hilirisasi pertanian yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
