benuanta.co.id, NUNUKAN — Perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Utara tidak hanya terbentang di darat, namun juga membelah laut yang luas. Celah-celah itulah yang kerap dimanfaatkan sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke Sabah, Malaysia—terutama melalui Tawau—secara tidak resmi, tanpa dokumen imigrasi maupun izin kerja yang sah.
Kepala Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau, Aris Heru Utomo, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, arus masuk pekerja migran dari Indonesia ke Sabah masih didominasi oleh jalur-jalur samping dan laut yang sulit diawasi sepenuhnya oleh aparat.
“Banyak jalur tikus dan jalur laut yang digunakan untuk masuk ke Sabah. Itu jadi tantangan serius karena bukan hanya soal pelanggaran administratif, tapi juga soal keselamatan dan martabat warga negara,” kata Aris dalam wawancara khusus, Rabu (4/6/2025).
Kehadiran KRI Tawau sebagai perwakilan negara di hilir arus migrasi itu menjadi garda depan dalam memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aris menjelaskan pihaknya aktif melakukan pendekatan persuasif dan edukatif di lapangan, terutama kepada para PMI yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Sabah.
Salah satu pendekatan yang dilakukan KRI Tawau adalah sosialisasi langsung ke lokasi kerja, termasuk perkebunan. Ketika tim dari Konsulat masuk ke lapangan, mereka menemui banyak pekerja Indonesia yang bekerja tanpa dokumen yang sah.
“Kami selalu sampaikan, bekerja di negara lain itu harus legal. Harus punya dokumen resmi, termasuk izin kerja. Tapi kenyataannya, masih banyak yang masuk ke perkebunan sawit tanpa satu pun dokumen,” ungkap Aris.
Langkah preventif ini menjadi penting karena setelah tertangkap, para pekerja non-prosedural ini kerap harus menghadapi proses hukum dan penahanan oleh otoritas Malaysia, sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia.
Namun tantangan yang dihadapi KRI Tawau tidak berhenti pada PMI dewasa. Masalah yang jauh lebih kompleks adalah keberadaan anak-anak dan keluarga PMI yang lahir atau tinggal di Sabah tanpa status hukum yang jelas. Mereka tidak memiliki akta kelahiran, paspor, atau dokumen pendukung lainnya.
“Ini yang kami fasilitasi. Kami bantu menerbitkan sertifikat kelahiran anak-anak mereka agar ketika kembali ke Indonesia, mereka bisa mengurus dokumen identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lainnya,” jelas Aris.
Upaya ini menjadi bagian dari misi diplomatik dan kemanusiaan untuk memastikan WNI di manapun mereka berada tetap terlindungi hak-haknya sebagai warga negara.
Aris Heru Utomo menegaskan, upaya utama KRI Tawau bukan sekadar reaktif ketika masalah sudah terjadi. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran sejak awal, agar WNI yang ingin bekerja di Malaysia bisa mematuhi jalur resmi dan memiliki dokumen lengkap.
Dengan dokumen resmi, para pekerja akan mendapatkan perlindungan hukum, akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, serta kenyamanan dalam bekerja.
“Kami ingin para pekerja Indonesia bisa bekerja dengan tenang, punya kepastian hukum, dan dihormati sebagai tenaga kerja resmi. Itu hanya bisa terjadi jika mereka masuk secara sah,” tegasnya.
Upaya yang dilakukan KRI Tawau mencerminkan kerja nyata diplomasi perlindungan. Di tengah kompleksitas perbatasan dan migrasi, KRI tidak hanya menjadi kantor konsuler, tapi juga pelindung martabat warga negara di luar negeri.
Karena di balik setiap pekerja migran, ada keluarga yang menggantungkan harapan. Negara hadir melalui Konsulat di Tawau, untuk memastikan harapan itu tidak berubah menjadi luka karena proses yang tidak semestinya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Endah Agustina
