benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kaltara. Opini ini merupakan WTP ke 11 yang diraih Pemprov Kaltara secara berturut-turut.
Terkait capaian itu Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara.
“Kami mengapresiasi Ketua DPRD, Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, dan hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar,” kata Novy Gregory, Senin, 2 Juni 2025.
Terkait raihan WTP ini, Gubernur Provinsi Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan capaian WTP ini merupakan bukti Pemprov Kaltara mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
“Ini menjadi komitmen kita dalam mengelolah anggaran yang sebaik mungkin, agar APBD Kaltara dapat secara transparan kita gunakan untuk membangun daerah. Di tahun depan kita juga akan mengupayakan hal yang sama, karena APBD selalu kita gunakan secara tepat sasaran yang memiliki azas manfaat bagi masyarakat Kaltara,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kaltara itu juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltara yang kembali memberikan opini WTP kepada Pemprov Kaltara.
“Tentu kita sangat berterima kasih dan WTP ini akan kembali menjadi acuan kita untuk bekerja mengelola anggaran yang lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi-evaluasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Yogi Wibawa
