Pemerintah Indonesia dan Malaysia Harus Kerja Sama Selesaikan Persoalan Banjir Wilayah Perbatasan

benuanta.co.id, NUNUKAN – Persoalan banjir selama ini melanda beberapa kecamatan di Wilayah Empat di Kabupaten Nunukan tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Namun, salah satu penyebab utamanya ialah banjir kiriman dari Malaysia karena sungainya saling terhubung.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, Arief Budiman, mengatakan banjir yang melanda sejumlah wilayah perbatasan seperti Sembakung, Lumbis, dan Krayan, sebagian besar merupakan banjir kiriman dari wilayah Malaysia.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri oleh Pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Nunukan dalam penanganannya dan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat serta kerja sama lintas negara.

Baca Juga :  Imbas Diskon Tiket 50 Persen, Pelni Nunukan Catat Adanya Lonjakan Penumpang

“Faktor dominan penyebab banjir di wilayah IV ini adalah banjir kiriman dari Malaysia. Curah hujan di wilayah kita memang tinggi, tetapi kontribusinya hanya sekitar 20 persen, sementara 80 persen sisanya berasal dari wilayah Malaysia,” kata Arief.

Arief mengatakan meski wilayah Nunukan tidak hujan namun jika negara Malaysia banjir maka airnya juga akan meluap hingga masuk ke wilayah Nunukan.

Sejatinya, persoalan ini sebenarnya telah dibahas dalam forum-forum Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), namun upaya lebih lanjut masih menemui kendala.

Baca Juga :  Angka Putus Sekolah di Nunukan Rendah, Disdik: Banyak Anak Lanjutkan di Luar Daerah

“Pihak Malaysia meminta kajian dampak lingkungan untuk memastikan apakah betul banjir tersebut kiriman dari wilayah mereka. Mereka juga berencana melakukan kajian serupa di wilayahnya,” ungkapnya.

Namun, rencana kajian tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini karena terbentur persoalan anggaran di tengah adanya efisiensi anggaran dari pusat.

Arief menyampaikan, berdasarkan informasi dari Balai Wilayah Sungai, anggaran untuk kajian tersebut terkena efisiensi atau recofusing sehingga tidak tersedia untuk tahun ini.

Baca Juga :  BP3MI Kaltara Libatkan RT hingga Babinsa dalam Pencegahan PMI Non-Prosedural

“Ini salah satu kendala utama kami. Dalam pertemuan Sosek Malindo berikutnya, kita akan kembali membahas solusi nyata untuk menangani banjir ini,” jelasnya.

Selain kerja sama internasional, Pemkab Nunukan juga tengah menyiapkan program relokasi warga terdampak banjir. Khususnya 200 Kepala Keluarga (KK) dari RT 06 dan RT 07 wilayah Tembelunuk, Desa Atap, ke lokasi yang lebih aman yang di usulkan ke pusat. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *