benuanta.co.id, NUNUKAN — Plt. Deputi I Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, melakukan kunjungan kerja dan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (27/5/2025).
Kegiatan ini membahas isu-isu strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan serta percepatan pengoperasian PLBN Sebatik yang telah lama dinanti.
Rakor yang digelar di ruang pertemuan PLBN Sebatik ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara BNPP Budi Setiono, serta perwakilan tokoh masyarakat dan pimpinan instansi vertikal.
Gubernur Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kunjungan Deputi I KSP dan berharap ini menjadi langkah awal konkret percepatan operasional PLBN Sebatik.
“PLBN ini sudah diresmikan, tetapi belum dioperasikan. Kami berharap ini menjadi awal yang baik untuk percepatan,” kata Zainal Arifin Paliwang.
Zainal juga menyoroti tantangan besar di wilayah perbatasan, terutama terkait konektivitas. Meskipun akses jalan di Sebatik cukup baik, daerah-daerah lain seperti Krayan, Lumbis Pansiangan, dan Apau Kayan masih membutuhkan perhatian serius.
Ia juga menyinggung masih banyaknya desa yang belum teraliri listrik dan jaringan internet.
“Kita sudah upayakan pengadaan jaringan Starlink untuk mengatasi black spot di Kalimantan Utara,” sebutnya.
Terkait kebutuhan pokok, Gubernur Zainal menyebut, masyarakat perbatasan masih banyak yang bergantung pada pasokan dari Malaysia, meskipun nasionalisme tetap terjaga dengan baik.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara BNPP, Budi Setiono menjelaskan, pembangunan PLBN Sebatik merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan PLBN di 11 lokasi, termasuk Sebatik.
“PLBN Sebatik dibangun untuk mengakomodasi interaksi sosial-budaya dan kekeluargaan antar negara, sesuai Border Crossing Agreement tahun 1967 antara Indonesia dan Malaysia,” jelas Budi.
Menutup Rakor, Plt. Deputi I KSP Hilman Hadi menegaskan, semua peserta Rakor mendorong pengoperasian PLBN Sebatik agar segera direalisasikan.
“Apa yang disampaikan akan kami tampung dan teruskan kepada kementerian terkait. Ini butuh keseriusan, terutama karena Sebatik belum tercakup dalam Border Crossing Agreement,” ujar Hilman.
Setelah Rakor, rombongan KSP meninjau kesiapan fasilitas PLBN Sebatik serta mengunjungi Pos TNI AL di Sei Pancang.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari KSP.
“Kami berharap akan ada skema penyelesaian dari Pemerintah Pusat, mungkin dalam bentuk Perpres. Kita tunggu bersama hasil akhirnya,” kata Hermanus.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mendorong perhatian pusat terhadap kawasan perbatasan, sekaligus menghidupkan kembali harapan masyarakat Sebatik untuk kemajuan dan kesejahteraan melalui operasionalisasi PLBN. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Endah Agustina
