benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan Kabupaten Nunukan, Muhammad Nasir, menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat pada tanggal 20–26 Mei 2025.
Kegiatan dilaksanakan di enam titik, mencakup Kecamatan Nunukan (Jl. Antasari dan Tanjung Cantik), Kecamatan Sei Manggaris (Kanduangan dan Seikapal), Kecamatan Sebatik Barat, serta Sungai Sembilan di Kecamatan Nunukan Selatan.
Selama reses, Muhammad Nasir menyampaikan bahwa dirinya menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Salah satunya. Krisis Rumput Laut dan Infrastruktur di Nunukan Selatan, dan Sebatik Barat, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap anjloknya harga rumput laut yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir.
Selain harga yang tidak stabil, serangan hama dan penyakit pada rumput laut turut memperparah kondisi. Konflik antara pembudidaya dan nelayan pemukat rumput laut, khususnya penggunaan pukat jangkar, juga menjadi sorotan utama karena telah menyebabkan banyak petani rumput laut menghentikan aktivitas budidaya.
“Akibatnya, produksi menurun drastis dan berdampak langsung pada perekonomian lokal,” ungkap Nasir, Senin (26/5/2025).
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan infrastruktur seperti peningkatan kualitas jalan lingkungan, gang-gang kecil, serta usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Permasalahan Strategis di Wilayah Perbatasan Sei Manggaris juga menjadi, aspirasi masyarakat Kecamatan Sei Manggaris, khususnya di wilayah Kanduangan dan Seikapal yang berbatasan langsung dengan Malaysia, turut menjadi perhatian.
Beberapa usulan dan aspirasi yang disampaikan antara lain kebutuhan mendesak perbaikan sarana Pelabuhan Sungai Ular, serta usulan pemasangan rambu-rambu laut sebagai penanda batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia.
Kelangkaan dan tingginya harga BBM di angka Rp15-25 ribu juga terjadi. Kondisi disebut akibat larangan bongkar BBM di pelabuhan rakyat Kanduangan oleh oknum tertentu, ditambah ketiadaan pelabuhan resmi untuk bongkar muat.
“Masyarakat juga mengusulkan peningkatan status Pusat Kesehatan Pembantu (PUSTU) menjadi Rumah Sakit Pratama, mengingat jumlah rujukan pasien ke RSUD Nunukan yang mencapai sekitar 900 orang setiap bulan,” jelasnya.
Selain itu, Nasir juga menerima usulan permintaan perbaikan sarana pendidikan, pembangunan jalan tani, dan akses menuju tempat pemakaman; usulan pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di KM 5; dan permohonan penyediaan sarana air bersih, baik berupa sumur bor maupun instalasi PDAM.
Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Nasir menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan suara rakyat melalui jalur formal di DPRD Provinsi. Ia juga akan mengomunikasikan seluruh masukan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan yang berwenang.
“Saya percaya bahwa mendengar langsung suara masyarakat di lapangan adalah kunci dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Masukan-masukan yang kami terima akan kami kawal, agar menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan dan sektor ekonomi masyarakat pesisir,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Ramli
