benuanta.co.id, TARAKAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) di seluruh wilayah kelautan Indonesia, termasuk Tarakan. Teknologi ini terbukti berperan besar dalam menyelamatkan kapal-kapal nelayan yang mengalami kendala.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, melalui Humas Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Tarakan, Noval, menjabarkan pada 19 Mei 2025 lalu, sebuah kapal mengalami kerusakan mesin di Laut Banda. Peristiwa tersebut menjadi pengingat VMS tidak sekadar alat pantau, tapi juga pelindung nyata bagi pelaku usaha perikanan di laut.
“Kami dihubungi pengurus Paguyuban Nelayan dari Pati bahwa KM. Margi Luwih Jembar mengalami kerusakan mesin dan hanyut di Laut Banda. Berkat VMS, kami dapat memantau lokasi kapal dan mengoordinasikan bantuan dari kapal terdekat,” jelasnya kepada benuanta.co.id, Kamis (22/5/2025).
Setelah menerima laporan, KKP melalui Pusat Pengendalian segera melokalisasi posisi kapal dan menemukan lima kapal perikanan yang berada di sekitar lokasi. Salah satunya, KM. Bintang Anugerah 2, berhasil memberikan bantuan dengan menjangkar KM. Margi Luwih Jembar agar tidak terseret arus lebih jauh ke dekat karang.
“Kami terus memantau posisi dan mengarahkan kapal penyelamat hingga proses bantuan selesai pukul 00.30 WIB,” jelasnya.
Pung Nugroho menegaskan melalui peristiwa ini, KKP mengingatkan pentingnya pemasangan VMS terutama bagi pelaku usaha perikanan di daerah seperti Tarakan, yang memiliki kawasan laut produktif dan kerap menjadi jalur lintasan kapal.
“Nelayan Tarakan harus melihat VMS sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar pelengkap aturan,” katanya.
Selain aspek keselamatan, VMS juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dengan adanya rekaman pergerakan kapal, pemerintah dapat menghindari konflik zona tangkap, memberantas praktik IUU Fishing, dan menetapkan kebijakan berbasis data.
“Transparansi aktivitas kapal jadi kunci utama untuk laut yang berdaya tahan dan adil bagi semua pelaku,” tambahnya.
Di wilayah Tarakan, implementasi VMS dinilai perlu ditingkatkan. Karena itu, KKP terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar para pemilik kapal, terutama yang beroperasi di atas 30 GT, dapat difasilitasi pemasangan perangkat ini.
“Kami juga mendorong skema subsidi dan pelatihan bagi nelayan kecil, agar mereka tidak tertinggal dari transformasi digital perikanan,” tuturnya.
Dengan integrasi sistem VMS ke pelaporan hasil tangkap secara digital, Indonesia dipandang siap menuju perikanan modern berbasis ekosistem yang berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar alat, tapi tonggak masa depan ekonomi biru. Tarakan harus menjadi bagian dari langkah maju ini,” tukasnya.
Lebih lanjut Direktur Pengendalian Operasi Armada, Saiful Umam, menambahkan meskipun Kapal Pengawas milik KKP berada di lokasi lain dan membutuhkan waktu tempuh hingga 24 jam, pihaknya memprioritaskan pertolongan dari kapal perikanan terdekat berkat koordinasi berbasis data dari VMS.
“Kecepatan respons hanya mungkin dilakukan karena data posisi VMS tersedia secara near real-time,” tegasnya.
Pada kesempatan yang lain, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melalu press release Humas Ditjen PSDKP, dalam pernyataannya menegaskan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) atau VMS tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi justru untuk keselamatan para nelayan.
“Sistem ini membantu pemerintah memantau aktivitas perikanan dan sangat bermanfaat bagi pemilik kapal apabila terjadi kendala seperti kerusakan mesin atau kecelakaan laut,” tuntasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
