benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, menghadiri rapat strategis lintas kementerian dan lembaga yang diselenggarakan oleh Deputi I Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), untuk memaparkan urgensi pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat perbatasan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha, Kantor KSP, dipimpin oleh Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain BNPP, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, TNI, Polri, dan Imigrasi.
Andi Yakub menyampaikan kondisi aktual Pulau Sebatik, termasuk meningkatnya kasus penyelundupan narkoba, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), miras ilegal, dan barang non-prosedural akibat ketiadaan entry-exit point resmi.
Ia menegaskan pentingnya pengaktifan PLBN Sebatik sebagai solusi strategis dalam memperkuat pengawasan lintas batas, menata perdagangan rakyat, dan menutup celah kejahatan transnasional.
“PLBN bukan hanya bangunan megah, tapi simbol kehadiran negara di tapal batas. Masyarakat Sebatik sudah terlalu lama menjaga perbatasan dengan keterbatasan. Kami berharap negara hadir tidak hanya lewat fisik, tapi juga sistem dan perlindungan yang nyata,” ungkap Andi Yakub.
Ia menyampaikan empat pokok aspirasi masyarakat Sebatik yakni, PLBN adalah wajah negara, bukan sekadar bangunan. Sehingga diperlukan skema perdagangan lintas batas yang sah dan berpihak pada rakyat.
Lalu, masyarakat Sebatik yang loyal terhadap NKRI berharap keadilan pembangunan, serta ajakan kolaborasi agar PLBN segera diaktifkan sehingga bermanfaat, bukan hanya monumen.
Sekretaris Utama BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan, beberapa kendala utama yang menyebabkan belum difungsikannya PLBN Sebatik.
“Pelabuhan domestic (speed dari Tarakan) yang terintegrasi ke PLBN Sebatik seharusnya dipisah. Selain itu, PLBN Sebatik belum diakui secara resmi oleh Malaysia, dan sistem keimigrasian kita di sana juga belum sepenuhnya lengkap,” kata Makhruzi.
Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Adreano Erwin turut menyoroti perlunya pendekatan diplomatik dan dukungan kebijakan nasional.
“Kesepakatan border crossing agreement (BCA) dengan Malaysia, khususnya dengan pemerintah negara bagian Sabah yang berstatus daerah istimewa, menjadi kunci. Mungkin perlu ada terobosan melalui Perpres agar proses ini bisa dipercepat,” ujarnya.
Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI Anis Rusdiyono menekankan, PLBN Sebatik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pertahanan negara.
“PLBN Sebatik harus segera diaktifkan. Ini bukan hanya soal pelayanan sipil, tetapi juga menyangkut masa depan pertahanan negara di perbatasan,” tegasnya.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu menyatakan kesiapan pihak imigrasi dalam mendukung aktivasi PLBN Sebatik. “Imigrasi siap untuk menyesuaikan saat PLBN Sebatik diaktifkan,” ucapnya.
Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, menyampaikan, PLBN Sebatik akan dijadikan pilot project nasional dan diupayakan berfungsi dalam tahun 2025.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat KSP akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara, serta meninjau langsung ke lokasi PLBN Sebatik.
Dalam kesempatan itu, ia juga memerintahkan seluruh pihak yang hadir untuk melaksanakan hasil kesepakatan dan mempercepat proses aktivasi PLBN Sebatik.
“Ini bukan lagi soal perbatasan, tapi tentang rasa keadilan bagi warga negara. Kami berterima kasih atas komitmen semua pihak, dan berharap langkah besar ini menjadi awal yang nyata bagi masa depan Sebatik dan Indonesia,” singkatnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
