benuanta.co.id, TARAKAN – Persoalan sampah di wilayah pesisir dan laut Kota Tarakan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius. Beberapa keluhan di media sosial bergema, akibat sampah yang berserakan di laut. Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mendorong kolaborasi antarlembaga untuk menuntaskan masalah ini.
Kabid Pengelolaan Sampah DLH Tarakan, Edhy Pujianto, S.P, M.P., mengatakan sampah di laut merupakan hal yang cukup sulit ditangani dan menjadi PR bersama.
“Kita masih punya PR besar di wilayah pesisir. Kompleksitasnya luar biasa, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana hingga rendahnya kesadaran masyarakat,” katanya kepada benuanta.co.id, Kamis (15/5/2025).
Sampah laut di Tarakan banyak berasal dari wilayah barat dan menumpuk di pesisir timur, terutama saat angin timur.
“Kalau pas angin timur, dari pemukiman barat Tarakan itu mengalir dan menumpuk di pesisir, mulai dari Batu Perawan sampai Pantai Amal,” ungkapnya.
Ia menyebut jenis sampah yang paling khas ditemukan adalah botol plastik berukuran satu setengah liter, banyak di antaranya berasal dari limbah pertanian rumput laut.
“Yang khas itu botol-botolnya, banyak dari aktivitas pertanian rumput laut,” katanya.
Dalam konteks edukasi dan sosialisasi, DLH Tarakan sudah sering melakukan upaya persuasif di wilayah pesisir.
“Kami bertanggung jawab melakukan penyampaian informasi dan edukasi. Kami bermitra dan bersinergi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan sampah laut perlu dua pendekatan: persuasif dan represif. “Kalau persuasif itu kerja bakti, aksi massal bersih-bersih. Kalau represif, ya penindakan hukum bagi yang buang sampah sembarangan di laut,” ujarnya.
Namun, yurisdiksi laut berada di bawah wewenang pemerintah provinsi, sehingga DLH kota hanya bisa melakukan tindakan terbatas.
“Makanya kami seringkali hanya sebatas kerja bakti, sementara untuk penindakan kami tidak bisa terlalu jauh,” katanya.
DLH juga pernah melakukan pengelolaan sampah plastik di wilayah pemukiman pesisir, meskipun belum optimal.
“Pemukiman wilayah pesisir sudah kami sasar, tapi hasilnya belum maksimal. Ke depan kami ingin ada program komprehensif,” ucapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penanganan sampah laut, termasuk masyarakat dan dunia usaha.
“Harus sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, masyarakat, dan dunia usaha. Konsepnya benar-benar semesta,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
