benuanta.co.id, TARAKAN – Transformasi pelayanan Samsat di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan diarahkan pada kecepatan, ketepatan, dan transparansi, sebagaimana dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat 2025. Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi data kendaraan bermotor dan perluasan layanan kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola.
Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Mohamad Syarhan, S.I.K., M.H., menjelaskan terdapat perbedaan data kendaraan yang dijabarkan saat rapat koordinasi. Perbedaan data kendaraan antara Kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus segera diselesaikan.
“Ada perbedaan data karena dulunya kita masih menginduk dari Kalimantan Timur. Nah, tadi kita juga sudah sepakat akan melakukan sinkronisasi data,” jelasnya, Rabu (14/5/2025).
Langkah awal yang disepakati adalah melakukan pendataan kendaraan yang benar-benar berada dan menetap di wilayah Kaltara. Ia menyebut, kendaraan dari luar daerah bersifat tidak tetap karena hanya melintas atau berada sementara.
“Kita dominankan dulu data kendaraan yang ada di dalam wilayah Kaltara, yang berplat Kaltara dan memang menetap,” katanya.
Selain itu, Polda Kaltara bersama Bapenda juga akan mendata ulang wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Kita akan menginventarisasi ini sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan kegiatan Samsat keliling atau berkunjung, kita bisa menjangkau wajib pajak yang belum bayar,” tegasnya.
Guna mendukung pendekatan pelayanan yang lebih responsif, Syarhan juga menyarankan agar layanan Samsat dibuka di pusat-pusat keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.
“Saya menyarankan untuk membuka layanan di pusat keramaian, khususnya di pelabuhan, karena masyarakat di Kaltara ini banyak menggunakan jalur laut dan sungai,” jelasnya.
Dirinya menilai, menunggu masyarakat datang ke kantor Samsat sudah tidak lagi relevan dalam konteks pelayanan modern. Ia menilai penting untuk menjadikan pelayanan lebih proaktif dan inklusif.
“Kita tidak bisa ego sektoral, mengharapkan masyarakat datang ke kantor. Tapi kita yang harus menjemput mereka,” tegasnya.
Sebagai bentuk implementasi awal, dua titik layanan akan segera dibuka dalam waktu dekat, yakni di Kota Tarakan dan Pelabuhan Tanjung Selor.
“Nanti ada dua titik awal, yang pertama di Tarakan dan yang kedua di pelabuhan Tanjung Selor. Tempat ini dipilih karena aktivitas masyarakat cukup padat mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore,” tuturnya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, Syarhan menyatakan akan bekerja sama langsung dengan Bapenda, Jasa Raharja, dan pihak terkait lainnya untuk membangun Samsat Corner di lokasi tersebut.
“Nanti Pak Kaban siapkan sarana dan prasarana, dan kami bersama-sama berada di situ untuk kegiatan Samsat Corner,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data antara kepolisian dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan kebijakan ke depan.
“Kita perlu memperbarui data dan menyinkronkan antara kepolisian dan pemerintah daerah agar akurat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
