benuanta.co.id, BULUNGAN – Anto Bolokot ditetapkan sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Presidium Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kabudaya Perbatasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung pada 12–13 Mei 2025 di Desa Kunyit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.
Rakerda ini mengusung tema “Pemekaran CDOB Kabudaya Perbatasan sebagai Instrumen Penumbuhan Kawasan Pertumbuhan Daerah Baru di Provinsi Kalimantan Utara.”
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dari wilayah-wilayah yang termasuk dalam rencana pemekaran. Turut hadir juga Wakil Bupati Nunukan, Hermanus; Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir dan berbagai stakeholder terkait.
Anto menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabudaya Perbatasan atas mandat yang mulia ini,” kata Anto (14/5/2025).
Ia menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah melengkapi dan memperbarui dokumen usulan pemekaran wilayah.
Dalam dokumen sebelumnya, CDOB Kabudaya Perbatasan mencakup lima kecamatan, yakni Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoi, Lumbis, dan Lumbis Ogong.
Kini usulan diperluas menjadi delapan kecamatan, dengan tambahan Sembakung Atulai, Lumbis Pensiangan, dan Lumbis Hulu.
Selain pembaruan dokumen, Anto juga menjelaskan bahwa kepengurusan BPH akan dibentuk hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan RT sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.
“Kita akan bentuk kepengurusan hingga tingkat bawah untuk memastikan kerja organisasi bisa berjalan lebih efektif,”sebutnya.
Anto juga menilai bahwa rencana pemekaran sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan.
“Kabudaya Perbatasan merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Kami berharap wilayah ini mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional,” katanya.
Ia menambahkan komunikasi dengan pemerintah pusat akan dilakukan secara bertahap untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan daerah otonom baru.
“Kami akan melakukan berbagai upaya, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Jika perlu, kami siap menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kabudaya ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Ramli
