benuanta.co.id, NUNUKAN – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (5/5/2025) lalu, sebagai bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan negara. Kunjungan ini diawali dengan pertemuan strategis bersama Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Rumah Jabatan Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan yang selama ini kerap terpinggirkan. “Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan bagian dari prioritas nasional. BNPP RI, menurutnya, tengah menyusun Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) untuk periode 2025–2029, dan kunjungan ini menjadi sarana penting dalam menghimpun masukan serta kebutuhan langsung dari daerah.
Hingga 2025, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, tiga di antaranya berada di Kaltara: PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau. Komjen Pol. Makhruzi menyebut keberadaan PLBN tersebut bukan hanya simbol kedaulatan, tapi juga telah menjelma menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” katanya.
Dalam kunjungan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam setiap upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Tak hanya dalam bentuk perencanaan lintas sektor, tetapi juga melalui penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk TNI dan Polri, guna menjamin keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.
“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” ujar Komjen Pol. Makhruzi.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari strategi nasional mempercepat pembangunan kawasan perbatasan agar mampu bertransformasi dari wilayah tertinggal menjadi beranda depan Indonesia yang aman, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
