benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan pada Selasa 29 April 2025 lalu, telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di ruang pertemuan lantai 2 Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Rapat ini mengulas perkembangan kepesertaan JKN dan efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk biaya berobat serta transportasi pasien.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.A.P, menjelaskan berdasarkan data rapat yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan, cakupan UHC (Universal Health Coverage) Kalimantan Utara per 1 April 2025 sudah mencapai 99,93 persen dari total 770.627 jiwa.
“Hampir semua penduduk Kalimantan Utara telah tercakup dalam program JKN. Ini membuktikan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Kamis (1/5/2025).
Dari lima kabupaten/kota, Kota Tarakan menjadi wilayah dengan cakupan tertinggi, yakni 100,41 persen atau 256.360 peserta dari total penduduk 255.310 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung mencatat cakupan terendah sebesar 97,78 persen dari total penduduk 30.036 jiwa atau yang terdaftar sebagai peserta sebesar 29.970.
Kabupaten Malinau, meski jumlah penduduknya paling sedikit kedua, berhasil mencapai cakupan 101,42 persen dengan 88.627 peserta dari 87.582 penduduk.
Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan, mencatat jumlah kepesertaan sebesar 224.360 peserta dari 227.460 penduduk atau 98,64 persen.
“Kami akan terus evaluasi dan lakukan penyesuaian data agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” katanya.
Sementara itu, realisasi anggaran JKN di Kalimantan Utara dari Januari hingga April 2025 baru mencapai Rp4.171.608.000 atau sekitar 28,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp14.671.606.799.
“Masih ada sisa anggaran sekitar Rp10,5 miliar yang akan digunakan untuk semester berikutnya, termasuk memperkuat program bantuan biaya berobat dan transportasi pasien,” tegasnya.
Program JKN di Kalimantan Utara didukung oleh berbagai skema pembiayaan, di antaranya PBI JK APBN sebanyak 201.211 peserta, PBPU Pemda 217.998 peserta, PBPU mandiri 102.193 peserta, dan PPU dari sektor perusahaan dan pegawai negeri sebanyak 238.198 peserta.
“Keberagaman skema ini menunjukkan sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat,” katanya.
Arbain menambahkan monitoring dan evaluasi rutin akan terus dilakukan, termasuk terhadap Bansos biaya transportasi dan biaya berobat bagi warga kurang mampu.
“Kita tidak hanya bicara angka, tapi memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi kerja sama antar-instansi dalam memperbarui data peserta tiap bulan. Menurutnya, data dari Dukcapil Semester 2 Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan sangat membantu dalam menjaga validitas cakupan.
“Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan program jaminan kesehatan kita,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
