DPRD Kaltara Desak Pengoperasian PLBN Long Nawang

benuanta.co.id, BULUNGAN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hendri Tuwi, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan diplomasi intensif dengan Malaysia agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang bisa berfungsi optimal.

Permintaan tersebut disampaikan Hendri saat berkunjung ke Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, pada pekan lalu.

Secara umum, Hendri mengapresiasi pembangunan fisik PLBN Long Nawang yang telah rampung, termasuk kesiapan personel Satgas Pamtas dari TNI di lokasi tersebut. Namun, ia menyayangkan fungsional PLBN tehambat karena belum ada kesepakatan pelayanan perlintasan dengan otoritas Malaysia.

Baca Juga :  Fraksi Demokrat Tekankan Perlindungan Wilayah Adat dan Petani dalam RTRW 2025–2044

“Kita bersyukur PLBN Long Nawang ini pembangunan fisiknya berjalan lancar. Tapi yang jadi persoalan itu kapan bisa fungsional,” kata Hendri Tuwi.

Menurutnya, kehadiran PLBN belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini, Malaysia belum menyiapkan pelayanan perlintasan di sisi perbatasannya. Hal ini membuat keberadaan PLBN Long Nawang masih bersifat sepihak dari Indonesia.

“Sampai saat ini belum ada kesiapan dari Malaysia mengenai pelayanan jalur perlintasan. Sifatnya masih sepihak dari Indonesia dengan membangun dan menetapkan jalur resmi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pansus LKPJ Klarifikasi Hasil Monitoring Bersama OPD, Catatan Rekomendasi Disampaikan Senin

Ia menegaskan pentingnya langkah diplomasi agar keberadaan PLBN tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur tanpa dampak nyata bagi masyarakat perbatasan.

“Dalam pertemuan dengan BNPP, saya sekaligus mau memastikan sejauh mana pemerintah kita berkomunikasi dengan Malaysia, terutama soal jalur pelayanan perlintasannya,” ungkapnya lagi.

Pemerintah Indonesia diminta dapat mengupayakan berbagai cara untuk mencapai kesepakatan dengan Malaysia terkait perlintasan resmi di Long Nawang.

“Tentu harapan kita, pemerintah Indonesia melalui apapun dan bagaimanapun caranya, lakukan pembicaraan dengan Malaysia, agar kedua belah pihak negara sepakat menjadi lintasan,” tuturnya.

Baca Juga :  Pansus LKPj Minta Klarifikasi Pemprov Kaltara Hasil Monev di Beberapa Daerah

Selain masalah diplomasi, Hendri juga memberi atensi terhadap beberapa kendala teknis yang menghambat operasional PLBN Long Nawang, seperti belum tersedianya layanan listrik dan kondisi akses jalan menuju lokasi.

“Kemarin dari pihak BNPP juga sampaikan bahwa PLBN Long Nawang belum fungsional karena belum ada layanan listrik, jalan ke PLBN juga perlu banyak perbaikan dan peningkatan. Ini yang saya harap bisa jadi perhatian utama bagi pemerintah kita,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ikke

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *