benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Pedesaan yang digelar di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Selasa (29/4/2025). Acara ini dihadiri oleh para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan kementeriannya untuk membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh, dengan landasan data yang sama dan akurat.
“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Karena itu, Presiden mengeluarkan Inpres Satu Data dan meminta BPS membentuk forum satu data daerah,” ujar Fahri Hamzah.
Bupati Irwan Sabri menyatakan dukungannya terhadap arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo memerlukan data nasional yang terintegrasi dan sistem penanganan digital agar tepat sasaran.
“Kemenpera telah mengeluarkan sistem antrean renovasi rumah dan pembiayaan kredit. Dengan data digital dan sistem yang baik, program ini akan berjalan efektif. Rumah layak huni juga menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata H. Irwan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kondisi backlog perumahan Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta unit berdasarkan kepemilikan, serta jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 26,9 juta unit.
Bupati Irwan menambahkan, peningkatan kualitas perumahan juga harus menyasar aspek kesehatan keluarga, melalui perbaikan sanitasi dan infrastruktur dasar seperti atap, lantai, dinding (aladin), dan dapur.
“Tujuan besar program 3 juta rumah adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi, dan mendorong kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Terkait pembiayaan, rapat menyepakati bahwa program ini akan dibiayai dari berbagai sumber, termasuk APBN, CSR, APBD, Dana Desa, investasi swasta, dan subsidi pengembang properti.
“Pemerintah daerah harus mampu mengkolaborasikan berbagai sumber dana agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tepat. Pembiayaan dari APBN akan didukung oleh lintas kementerian,” tutup Bupati Irwan. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
