benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah secara resmi menetapkan alokasi 1.000 unit rumah subsidi khusus bagi wartawan, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam menjaga kebenaran dan memperkuat demokrasi. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menyikapi hal ini, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Utara (PWI Kaltara) menyambut baik, namun sekaligus menyoroti sejumlah hal dalam program subsidi rumah bagi wartawan yang digulirkan pemerintah pusat. Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto, mengatakan program ini merupakan harapan besar bagi wartawan yang belum memiliki hunian.
“Saya secara pribadi sangat mengapresiasi dan menyambut baik adanya subsidi rumah bagi wartawan,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Sabtu (26/4/2025).
Nicky menyebutkan, program subsidi rumah ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kondisi, BP Tapera, dan BTN.
“Ini merupakan impian bagi seluruh wartawan yang belum memiliki rumah sendiri,” katanya.
Terkait dengan ketersediaan unit, Nicky mengingatkan 1.000 unit yang disiapkan oleh pemerintah pusat harus dioptimalkan pemanfaatannya oleh wartawan di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltara.
“1.000 unit yang disediakan pemerintah pusat harus ditangkap dengan maksimal,” tuturnya.
Meski begitu, Nicky menyadari tidak semua wartawan di Kaltara bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, terutama terkait penghasilan.
“Bagi PWI Kaltara, hal ini bisa saja memungkinkan meski hanya sebagian kecil yang dapat memenuhi persyaratan dari pemerintah,” ujarnya.
Salah satu syarat yang menjadi sorotan adalah batas minimal penghasilan, yaitu Rp13 juta untuk wartawan berkeluarga dan Rp8 juta untuk yang belum berkeluarga. Nicky berharap ketentuan ini akan lebih fleksibel di masa mendatang.
“Saya rasa persyaratan umum tersebut seiring waktu akan berubah menyesuaikan masing-masing UMP provinsi,” harapnya.
Upaya untuk memperjuangkan perumahan wartawan sebenarnya sudah dilakukan PWI Kaltara sejak lama.
“Di PWI sendiri, saya juga sudah mengusahakan ke berbagai pihak dalam menawarkan kerja sama perumahan wartawan,” katanya.
Saat ini, rumah subsidi yang ditawarkan pemerintah pusat berada di beberapa wilayah di Pulau Jawa seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten. Ia menambahkan, PWI Kaltara juga akan mengusulkan program serupa di daerahnya.
“Update terakhir PWI pusat telah meninjau langsung lokasi perumahan yang dimaksud,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, PWI Kaltara akan melakukan pendataan ulang anggota yang berpotensi mengikuti program ini.
“Tahap awal di PWI Kaltara akan mendata ulang seluruh anggota PWI yang akan kita masukkan ke dalam program ini,” jelasnya.
Nicky menegaskan PWI Kaltara akan terus mengawal pelaksanaan program ini hingga benar-benar dapat dinikmati oleh wartawan di Kalimantan Utara.
“Kami di PWI pasti akan terus mengawal program ini,” tegasnya.
Pada akhirnya, Nicky berharap program ini bisa menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesejahteraan wartawan di Kaltara.
“Dengan adanya program ini kita harap ekosistem kesejahteraan wartawan di Kaltara akan tumbuh. Pemerintah sudah mendorong, mari kita sukseskan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
